JAKARTA – Sejumlah pos anggaran di Badan Gizi Nasional (BGN) terus menuai sorotan publik. Yaitu dari mulai pengadaan 21.801 motor listrik untuk kepala SPPG, hingga Rp 6,9 miliar pengadaan 17 ribu pasang kaos kaki.
Kemudian, Rp 1,57 miliar untuk 12 paket kontrak pengadaan sikat dan semir sepatu, hingga terakhir Rp 5,7 miliar untuk berlangganan lisensi Zoom Meeting selama April-Desember 2026.
Sejumlah pos anggaran di BGN ini menjadi kontroversi. Karena bagaimana tidak, alih-alih seharusnya fokus pada program pemenuhan gizi anak melalui program MBG, sejumlah pos angaran BGN yang dinilai ‘pemborosan anggaran’ ini juga dilakukan ditengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menyikapi kontroversi ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku sudah meminta agar program MBG bisa lebih efisien. Hal ini juga sudah disampaikannya kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana secara langsung dalam beberapa kesempatan diskusi.
“Kita enggak akan masuk ke MBG. Kita mendukung MBG. Cuman kita minta ke MBG supaya lebih efisien lah. Itu aja kira-kira. Kita diskusi terus dengan kepala MBG,” kata Purbaya, saat media briefing, Jumat (24/4/2026), dilansir dari CNBC Indonesia.
Menurut Purbaya, program penghematan sudah dilakukan dengan memangkas hari MBG menjadi 5 hari dari semula 7 hari. Purbaya menambahkan, BGN juga sudah berjanji akan melakukan penghematan lainnya, sehingga anggarannya bisa dihemat dari semula Rp 335 triliun.
“Mereka akan kendalikan yang lain-lain sehingga anggarannya akan jauh lebih kurang dari yang Rp335 triliun itu. Jadi akan ada banyak penghematan untuk MBG,” ujarnya.
Adapun menyoal temuan KPK terkait potensi korupsi di program MBG, Purbaya menegaskan menjadi bagian wewenang KPK. Kendati demikian, Purbaya melihat ada kelemahan di sana sini dalam program ini.
Namun, kekurangan dan kelemahan ini dalam batasan normal mengingat programnya yang masih baru.
Melihat kelemahan ini, Purbaya menegaskan Kemenkeu membantu melakukan pengawasan dan screening pembiayaannya, sehingga tidak ada program aneh-aneh.
“Kita sih kita lihat memang ada kelemahan sana sini, tapi untuk program baru normal lah bisa diperbaiki ke depan. Yang untuk jadi kami juga akan perbaiki proses screening pembiayaannya, sehingga enggak ada lagi program-program yang aneh yang dibiayain,” paparnya.
“Penghematan dari situ ya,” lanjutnya.
Terakhir, Purbaya memastikan Kemenkeu mendukung MBG. Namun, Kemenkeu tetap minta ke MBG supaya lebih efisien.***