Sabtu, Juli 11, 2026
spot_img

Dari Rebutan Anggaran hingga Merasa Paling Penting, AHY Sentil Kerja Kementerian Era Prabowo

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyentil kementerian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyebut masih ada kementerian yang merasa menjadi pihak paling penting. Hal ini membuat kementerian tersebut berebut anggaran.

AHY menjelaskan hal tersebut buntut masih adanya ego sektoral di kementerian.

“Sekarang terlalu sering, termasuk di birokrasi antarkementerian dan lembaga itu seperti ada sekat-sekat, seperti ada barriers, ego,” kata AHY saat memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Senayan, Jakarta, Sabtu (23/5/2026), dikutip dari YouTube Ikastara.

“Paling sering itu ego. Enggak ada yang salah, tapi ‘pokoknya gue (kementerian) dulu. Gue lebih penting. Gue harus lebih banyak anggarannya’. Padahal tujuannya sama,” sambung AHY.

Berita Lainnya  'Nyanyian' Sony Sonjaya Setorkan 41 Nama Tokoh yang Diduga Terlibat Korupsi MBG

AHY mengatakan tema yang diangkat Munas Ikastara relevan dengan tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini. Adapun tema dari acara tersebut yakni ‘Connect, Collaborate, and Lead the Change’.

Dia mengungkapkan tantangan saat ini yakni kolaborasi lintas kementerian yang menurutnya masih belum terlihat.

Tak cuma di level kementerian, kolaborasi juga belum terjalin dengan baik pada level pemerintah daerah (pemda), dunia usaha, hingga komunitas. Dia berharap hal tersebut bisa segera diperbaiki.

“Core-nya ya semangat kita di sini. Kolektif, solution, government, akademik, bisnis, media, dan community atau apapun bentuknya, yang jelas ada tiga hal itu dan saya setuju sekali,” ujarnya.

Ego Sektoral Bisa Sebabkan Pembangunan Tak Maksimal

AHY menuturkan ego sektoral dapat berdampak lebih luas seperti pembangunan yang tidak maksimal imbas tak ada integrasi.

Berita Lainnya  Truk Terobos Lampu Merah di Bekasi Tabrak 6 Pengedara, 1 Orang Tewas

Dia menyebut ada pembangunan infrastruktur di masa lalu yang berujung tidak saling terkoneksi.

“Mungkin di masa lalu ada pembangunan infrastruktur yang tidak saling terhubung satu sama lain, mungkin saja karena tidak bicara satu sama lain,” ujarnya.

AHY mencontohkan adanya pembangunan bandara yang tidak terkoneksi buntut tak terbangunnya infrastruktur penunjang seperti jalan.

Hal itu berujung bandara sepi dan membuat adanya kerugian negara.

“Kita membuat bandara besar tapi kalau konektivitas menuju ke bandara tersebut masih sangat terbatas, bandara itu sepi dan tidak optimal penggunaannya,” ujarnya.

AHY juga mencontohkan pentingnya koordinasi antar lembaga ketika pemerintah berkomunikasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk meminta penjelasan terkait dampak El Nino terhadap ketahanan pangan.

Berita Lainnya  Polisi Ungkap Peredaran Obat Terlarang Berkedok Warung Kopi

Menurutnya, komunikasi tersebut diperlukan demi langkah yang bisa diambil pemerintah ketika El Nino benar-benar terjadi seperti terkait pengelolaan bendungan, irigasi, hingga modifikasi cuaca.

“Oleh karena itu, ketika mendengarkan mungkin hanya 5 menit, tapi saya catat, saya serap, sehingga saya bisa jadikan itu sebagai referensi ketika terjadi kekeringan berkepanjangan, gagal panen. Infrastruktur harus membuat apa? Bendungannya harus diapain? Irigasi primer, sekunder, tersier harus bagaimana?” tutur AHY.

“OMC, Operasi Modifikasi Cuaca harus di-support seperti apa? Dan komunikasi kita ke gubernur, bupati, wali kota seperti apa? Itulah pentingnya connection,” sambungnya.***

Sumber : TribunNews

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Bikin Bingung! Dedi Mulyadi Sebut Jalan Bergelombang Interchange Karawang Barat Kewenangan Jasa Marga

KARAWANG - Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) merespon keluhan masyarakat mengenai banyaknya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan jalan bergelombang di Jalan Interchange...

Ono Surono dan Dedi Mulyadi Sependapat Tak Perlu Ada Perubahan Nama Jawa Barat Menjadi Tatar Sunda

BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono hingga Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi alias KDM secara terpisah mengutarakan pendapat senada bahwa...

Pertama, Presiden Prabowo Luncurkan Biodiesel B50 di KM 57A Karawang

KARAWANG - Presiden Prabowo meluncurkan Biodiesel B50 di Rest Area KM 57A, Tol Jakarta - Cikampek, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Kamis...

Ulama dan Ormas Islam di Bekasi Demo Tolak Legalisasi THM Lewat Perda Pariwisata

BEKASI - Puluhan ulama dan ratusan warga berunjuk rasa di depan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis 9 Juli 2026. Mereka menolak...

KPK Pelototi Rp355 Miliar Pokir DPRD Karawang: ‘Jangan Sampai Ada Kesepakatan Politik dalam Pemerintahan’

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang memperkuat tata kelola perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan