Jumat, November 6, 2026
Google search engine

Kejari Purwakarta Musnahkan Barbuk Hasil Kejahatan, dari Rokok Ilegal hingga Narkotika

PURWAKARTA – Kejaksaan Negeri Purwakarta, Jawa Barat, memusnahkan ratusan ribu batang rokok ilegal, ratusan gram berbagai jenis narkotika, hingga barang bukti kekerasan seksual. Barang bukti itu berasal dari puluhan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Langkah pemusnahan ini menegaskan komitmen penegak hukum dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Pemusnahan barang bukti dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Apsari Dewi bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban nyata kepada publik, terkait penegak hukum di wilayah Purwakarta.

Berita Lainnya  Polisi Imbau Masyarakat Tidak Berspekulasi, GCI Desak Hasil Uji Forensik Kebakaran Kantor ATR/BPN Karawang Dibuka ke Publik

Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Apsari Dewi, menegaskan bahwa pemusnahan ini merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan setelah perkara dinyatakan inkrah.

Adapun rincian barang bukti yang dimusnahkan kali ini didominasi oleh barang kena cukai ilegal berupa rokok sebanyak 313 ribu 128 batang. Selain itu, terdapat berbagai jenis narkotika, di antaranya ganja seberat 956,11 gram, sabu seberat 768,89 gram,  tembakau sintetis seberat 395,89 gram, tembakau biasa seberat 52,01 gram, serta cairan narkotika sebanyak 15 mililiter.

Berita Lainnya  PSSI Kecam Keras Penyerangan yang Tewaskan Bobotoh di Bogor, Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku

Seluruh barang bukti tersebut berasal dari beragam kasus pidana, mulai dari narkotika, tindak pidana cukai, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT penganiayaan, hingga kasus pembunuhan.

“Ini merupakan komitmen Kejaksaan Negeri Purwakarta bersama forkopimda untuk menjaga integritas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas kepada publik terkait penegakan hukum. Setelah perkara berkekuatan hukum tetap, maka barang buktinya wajib dimusnahkan,” tegas Apsari Dewi, Rabu (8/7/2026).

Menurut dia, dengan pemusnahan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan, sekaligus menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Purwakarta.***

Berita Lainnya  Warga Lagi Asik Ngopi Tiba-tiba Ditampar, Kapolres Kapuas Hulu Sampaikan Permohonan Maaf

Sumber : Media Indonesia

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Jokowi Marah di Persidangan, Karena Dokter Tifa Sempat Datangi Makam Orang Tuanya

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku sangat tersinggung dan marah ketika hadir sebagai saksi pelapor dalam sidang kasus dugaan ijazah palsu...

Tiga Jari Putus Setelah Alami Kecelakaan Kerja, Karyawati di Bekasi Dipaksa Tetap Bekerja, Disodori Surat Perjanjian Tak Menuntut

BEKASI - Nasib pilu kasus kecelakaan kerja dialami oleh Rindi Natasya (22 tahun), karyawati PT Daehyun Bobbin Indonesia yang berlokasi di kawasan Industri Jababeka...

Rp58,7 Miliar Dana CSR Bantu Pembangunan, Kang Jimmy : “Saya Akui Bupati Aep Visioner”

KARAWANG - Berdasarkan data laporan tahun 2025, sekitar Rp58,7 miliar dana bantuan perusahaan/industri melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social...

Menghilang Setelah Penetapan Tersangka Listyo Sigit, Seskab Teddy Akhirnya Muncul Dampingi Prabowo

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sempat menjadi perbincangan dan dicari publik karena tidak terlihat dalam beberapa agenda kepresidenan di tengah isu...

Roy Suryo Tertawa Saat Jokowi Tunjukkan Ijazah di Persidangan

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazah S1 miliknya dari Universitas Gadjah Mada (UGM) saat menjadi saksi kasus fitnah ijazah palsu...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan