Jumat, November 6, 2026
Google search engine

Desak ‘THM Sarang Maksiat’ Ditutup Total, Santri Pondok Pesantren Bakal Kepung Kantor Bupati Karawang

KARAWANG – Jamiyyah Nahdatul Ulama (JNU) mendesak agar Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh segera menutup total Tempat Hiburan Malam (THM) yang diduga menjadi sarang kegiatan maksiat, khususnya Theatre Night Mart di Jalan Tuparev yang belakang viral video diduga muda-mudi LGBT yang tengah asik berjoget.

Ketua JNU, KH. Ahmad Ruhyat Hasbi (Kiyai Uyan) mendesak agar Bupati Karawang dan aparat terkait (kepolisian, red) segera menutup Theatre Night Mart yang disinyalir menjadi tempat maksikat para generasi penerus bangsa.

Berita Lainnya  Balita 3 Tahun di Karawang Dianiaya 2 Bocah, Alat Kelamin Korban Ditusuk Sate dan Digunting

“Sudah viral video di media sosial bahwa tempat tersebut menjadi sarangnya tempat LGBT, Kaum Nabi Luth. Sebelum murka Allah turun, pak bupati harus turun tangan menutup tempat tersebut,” tutur Kiyai Uyan, Senin (8/6/2026).

Pimpinan Pondok Pesantren Attarbiyyah, Ciwulan – Telagasari ini juga mengaku akan menggelar rapat konsolidasi bersama para tokoh ulama, tokoh agama hingga santri pada Selasa (9/6/2026), untuk mebahas rencana aksi besar-besaran ke kantor Bupati Karawang.

“Kami santri di Karawang akan melakukan demo besar-besaran, sampai dengan tempat tersebut benar-benar ditutup,” tegas mantan Ketua PCNU Karawang tersebut.

Berita Lainnya  Video Lawas Jokowi Soal Data Intelejen Kembali Viral Pasca Penetapan Tersangka Listyo Sigit

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Karawang, DA Prasetya Wirabrata, membenarkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi tempat hiburan malam yang terekam dalam video amatir tersebut.

“Kami sudah mendapatkan informasi terkait video itu dan langsung melayangkan surat pemanggilan kepada pihak pengelola tempat hiburan yang bersangkutan,” ujar Prasetya saat dikonfirmasi, Minggu (7/6/2026) malam.

Prasetya menjelaskan bahwa langkah awal yang diambil oleh Satpol PP adalah meminta klarifikasi resmi dari manajemen atau perngelola tempat hiburan tersebut.

Berita Lainnya  Menkes Ungkap Kopdes akan Beroperasi sebagai Klinik Pratama, Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Hal ini dilakukan untuk menguji kebenaran narasi yang beredar di media sosial dan memastikan fakta riil di lapangan.

“Secepatnya pengelola akan kami mintai klarifikasi. Setelah itu kami akan menjalankan prosedur sesuai dengan SOP yang berlaku,” tegasnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Tiga Jari Putus Setelah Alami Kecelakaan Kerja, Karyawati di Bekasi Dipaksa Tetap Bekerja, Disodori Surat Perjanjian Tak Menuntut

BEKASI - Nasib pilu kasus kecelakaan kerja dialami oleh Rindi Natasya (22 tahun), karyawati PT Daehyun Bobbin Indonesia yang berlokasi di kawasan Industri Jababeka...

Rp58,7 Miliar Dana CSR Bantu Pembangunan, Kang Jimmy : “Saya Akui Bupati Aep Visioner”

KARAWANG - Berdasarkan data laporan tahun 2025, sekitar Rp58,7 miliar dana bantuan perusahaan/industri melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social...

Menghilang Setelah Penetapan Tersangka Listyo Sigit, Seskab Teddy Akhirnya Muncul Dampingi Prabowo

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sempat menjadi perbincangan dan dicari publik karena tidak terlihat dalam beberapa agenda kepresidenan di tengah isu...

Roy Suryo Tertawa Saat Jokowi Tunjukkan Ijazah di Persidangan

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazah S1 miliknya dari Universitas Gadjah Mada (UGM) saat menjadi saksi kasus fitnah ijazah palsu...

8 Anggota Polresta Karawang Diperiksa Propam Polda Jabar, Gegara Bebaskan Pengedar OKT

KARAWANG - Sebanyak delapan anggota Polresta Karawang saat ini diperiksa Bidang Propam Polda Jawa Barat (Jabar), setelah mereka membebaskan seorang pengedar obat keras tertentu...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan