Selasa, November 3, 2026
Google search engine

Wacana Pemberlakuan SPP di SMA-SMK, KDM : “Cukup dengan Dana BOS”

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi kembali angkat bicara soal wacana pemberlakuan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA-SMK Negeri.

Ia menyebut sudah melakukan pengecekan dan memastikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan biaya operasional dari provinsi cukup untuk menghadirkan sekolah gratis.

“Hayo masih ngomongin SPP, biaya operasional sekolah saya sudah cek cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup sudah,” katanya melalui postingan Instagram resminya, dikutip Minggu (19/7/2026).

Berita Lainnya  Mendagri Siapkan Insentif Fiskal Rp1 Triliun bagi Pemerintah Daerah yang Dukung Program MBG

Sosok yang akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu, mengaku sudah banyak contoh sekolah yang mampu mengelola dana bantuan dengan baik. Dengan begitu, SMA-SMK Negeri bebas SPP bisa terus dihadirkan.

Bahkan, berdasarkan temuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD), KDM menyatakan dana ini juga dimanfaatkan sekolah untuk kepentingan lain. Jumlah temuan APBD 2025 mencapai Rp 4 miliar.

“Sampelnya banyak, datanya banyak. Bahkan kalau mau dibuka yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai Rp 4 miliar,” beber KDM.

Berita Lainnya  Menkes Ungkap Kopdes akan Beroperasi sebagai Klinik Pratama, Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Melihat hal ini, KDM meyakini dana yang diberikan pemerintah pusat dan daerah kepada sekolah sudah cukup. Jika dana dikucurkan lebih banyak, KDM mengkhawatirkan adanya potensi penyelewengan.

“Artinya cukup, kalau terlalu lebih nanti ada potensi untuk digunakan yang lain, malah jadi beban bagi kepala sekolahnya. Kasian, jangan sampai ada kena aspek yang bersifat kriminal gara-gara salah kelola BOS,” imbuhnya.

KDM berharap dana BOS bisa dikelola dengan baik untuk memperbaiki sekolah, baik secara sarana, prasarana, ataupun pengembangan kompetensi murid. Langkah ini menurutnya menjadi komitmen Pemprov Jabar.

Berita Lainnya  KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules, Terkait Korupsi Kementerian ATR/BPN - PT. Summarecon

“Apa yang harus dilakukan oleh Pemprov? Bangunan ruang kelasnya harus bagus, toiletnya harus bagus, tempat olahraganya harus bagus, tempat ibadahnya harus bagus, pagarnya harus bagus. Pokoknya sekolah harus oke, siswa-siswanya harus kreatif dan pemerintah provinsi berkomitmen untuk itu,” tegasnya.***

Sumber : Detik.com

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Hashim Sebut Seharusnya Tukang Cukur hingga Warteg Dikenai Pajak untuk Biayai MBG dan Kopdes

JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia sekaligus Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo (adik Presiden Prabowo Subianto), memberikan pernyataan terkait potensi ekonomi informal dalam...

Heboh Jasad Bayi Berubah Jadi Bantal Guling Saat akan Dimakamkan

BONTANG - Kasus menghebohkan terjadi di Kelurahan Loktuan, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Yaitu dimana jasad seorang bayi berubah menjadi bantal guling saat...

Polda Metro Jaya Sampaikan Permohonan Maaf, Sebut akan Selidiki ‘Mahasiswa Gadungan’

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf soal polemik 'Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026' yang digelar di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Polda Metro...

PNS di Bandung Meninggal Dunia, Setelah Pergoki Pencurian Ayam Bangkok

BANDUNG - Seorang warga berinisial DYZ (64 tahun) yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia, setelah memergoki pencurian ayam bangkok di kediamannya...

Warga Lagi Asik Ngopi Tiba-tiba Ditampar, Kapolres Kapuas Hulu Sampaikan Permohonan Maaf

KAPUAS HULU - Setelah videonya viral di media sosial, Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Wisnu Perdana Putra, menyampaikan permohonan maaf setelah menampar seorang warga bernama...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan