Sabtu, September 5, 2026
spot_img

Kuasa Hukum Tersangka VY Bantah Kliennya Miliki ‘Mensrea’ Rugikan Negara dalam Korupsi KPR

KARAWANG – Dr. M. Gary Gagarin Akbar, SH., MH., Kuasa Hukum Sdr. VY – mantan Direktur PT. Bumi Arta Sedayu (PT BAS) periode tahun 2021-2024 yang kini menjadi salah satu tersangka dugaan korupsi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Himbara Kantor Cabang Karawang, angkat bicara.

Gary Gagarin menyampaikan, jika pihaknya akan menghormati dan menghargai segala proses hukum yang dilakukan oleh Kejari Karawang. Ia berharap proses hukum tetap berjalan secara objektif dan profesional.

Namun demikian, Gary Gagarin membantah jika kliennya selaku mantan pimpinan tertinggi di PT. BAS memiliki ‘mensrea’ atau niat jahat untuk merugikan keuangan negara. Karena menurut Gary, kliennya hanya menjalankan bisnis yang dirintis sejak awal.

Berita Lainnya  'Ikan Kiamat' Ditemukan Terdampar di Pantai Lombok Timur

Namun, karena kliennya terlalu percaya terhadap karyawan yang memang direkrut khusus untuk handle sales dan marketing, sehingga terlalu memberikan keleluasaan dan akhirnya ada penyalahgunaan jabatan.

“Artinya fakta-fakta hukum yang saat ini ada, baik adanya dugaan joki, manipulasi data dan sebagainya, itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan klien kami. Pada prinsipnya klien kami ingin menjalankan usaha dan bisnis secara jujur dan terbuka, karena klien kami yakin perumahan yang dibangun oleh klien kami baik Kartika Residence maupun Citra Swarna Grande memiliki daya tarik masyarakat. Sehingga tanpa joki pun klien kami yakin bisa laku di pasaran,” tutur Gary Gagarin, kepada Redaksi Opiniplus.com, Sabtu (5/9/2026).

Berita Lainnya  Videonya Viral di Medsos, Transpuan ini Tantang Pelaku Duel Satu Lawan Satu

Di sisi yang lain, Gary juga menyoroti terkait kerugian negara Rp 237 miliar. Karena di dalam Surat Penetapan Tersangka yang diterima dari Kejaksaan Negeri Karawang, bahwa dari hasil penghitungan sementara audit BPK RI nilai kerugian kurang lebih adalah sebesar Rp 237 miliar.

Padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara tipikor, nilai kerugian harus nyata dan pasti (actual loss). “Tapi kami masih mempertimbangkan beberapa langkah hukum, termasuk ada tidaknya upaya praperadilan,” katanya.

Berita Lainnya  65 Orang Diamankan Polisi Jelang Aksi di Gedung DPR/MPR RI, Barbuk Berbahaya Ikut Disita

Terakhir, Gary juga berharap agar Kejari Karawang tidak hanya menetapkan tersangka dadi PT. BAS. Melainkan juga dari pihak Bank BTN.

“Kami juga ingin agar Kejaksaan Negeri Karawang segera menetapkan pihak dari Bank BTN Karawang sebagai tersangka,” pungkasnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kejari Karawang Pamerkan Tumpukan Duit Sitaan Korupsi Penyaluran KPR PT. BAS

KARAWANG - Dalam perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Himbara Kantor Cabang Karawang yang melibatkan PT. Bumi Arta...

Kejari Karawang Tetapkan 4 Tersangka Korupsi KPR, Kerugian Negara Rp237 Miliar

KARAWANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, Jawa Barat, menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi praktik manipulasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada salah...

Dugaan Upaya Makar, Ketum Projo Budi Arie Setiadi Dipolisikan

JAKARTA - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi kini berhadapan dengan proses hukum menyusul laporan dari Gerakan Cinta Prabowo (GCP). Grup tersebut mengadukannya relawan...

Korban Keracunan MBG Sudah Capai 43.838 Orang, JPPI : Seperti Kebal Hukum, Tak Ada Penyedia yang Diproses Hukum

JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti maraknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kembali terjadi setelah libur sekolah. Kejadian itu...

Praktisi Hukum Ancam Laporkan Kejari Karawang ke Jamwas dan Komjak RI

KARAWANG - Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan, Sony Adiputra SH., mengancam akan melaporkan Kejaksaan Negeri Karawang ke Jamwas (Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan) dan...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan