Jumat, November 13, 2026
Google search engine

Kuasa Hukum Tersangka VY Bantah Kliennya Miliki ‘Mensrea’ Rugikan Negara dalam Korupsi KPR

KARAWANG – Dr. M. Gary Gagarin Akbar, SH., MH., Kuasa Hukum Sdr. VY – mantan Direktur PT. Bumi Arta Sedayu (PT BAS) periode tahun 2021-2024 yang kini menjadi salah satu tersangka dugaan korupsi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Himbara Kantor Cabang Karawang, angkat bicara.

Gary Gagarin menyampaikan, jika pihaknya akan menghormati dan menghargai segala proses hukum yang dilakukan oleh Kejari Karawang. Ia berharap proses hukum tetap berjalan secara objektif dan profesional.

Namun demikian, Gary Gagarin membantah jika kliennya selaku mantan pimpinan tertinggi di PT. BAS memiliki ‘mensrea’ atau niat jahat untuk merugikan keuangan negara. Karena menurut Gary, kliennya hanya menjalankan bisnis yang dirintis sejak awal.

Berita Lainnya  Terbakar Api Cemburu, Pria ini Injak-injak Kekasihnya hingga Meninggal Dunia

Namun, karena kliennya terlalu percaya terhadap karyawan yang memang direkrut khusus untuk handle sales dan marketing, sehingga terlalu memberikan keleluasaan dan akhirnya ada penyalahgunaan jabatan.

“Artinya fakta-fakta hukum yang saat ini ada, baik adanya dugaan joki, manipulasi data dan sebagainya, itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan klien kami. Pada prinsipnya klien kami ingin menjalankan usaha dan bisnis secara jujur dan terbuka, karena klien kami yakin perumahan yang dibangun oleh klien kami baik Kartika Residence maupun Citra Swarna Grande memiliki daya tarik masyarakat. Sehingga tanpa joki pun klien kami yakin bisa laku di pasaran,” tutur Gary Gagarin, kepada Redaksi Opiniplus.com, Sabtu (5/9/2026).

Berita Lainnya  Sudaryono Usul MBG Jadi Mata Pelajaran Wajib di Sekolah Seperti Penjaskes

Di sisi yang lain, Gary juga menyoroti terkait kerugian negara Rp 237 miliar. Karena di dalam Surat Penetapan Tersangka yang diterima dari Kejaksaan Negeri Karawang, bahwa dari hasil penghitungan sementara audit BPK RI nilai kerugian kurang lebih adalah sebesar Rp 237 miliar.

Padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara tipikor, nilai kerugian harus nyata dan pasti (actual loss). “Tapi kami masih mempertimbangkan beberapa langkah hukum, termasuk ada tidaknya upaya praperadilan,” katanya.

Berita Lainnya  PSSI Kecam Keras Penyerangan yang Tewaskan Bobotoh di Bogor, Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku

Terakhir, Gary juga berharap agar Kejari Karawang tidak hanya menetapkan tersangka dadi PT. BAS. Melainkan juga dari pihak Bank BTN.

“Kami juga ingin agar Kejaksaan Negeri Karawang segera menetapkan pihak dari Bank BTN Karawang sebagai tersangka,” pungkasnya.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Akhirnya Gibran Lepas dari ‘Lingkaran Setan’

JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 memicu berbagai reaksi dari kalangan pendukung dan...

Wapres Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri

JAKARTA - Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, pada Kamis, 12...

Ahok: ” Gak Ada Jaminan Prabowo Tidak Sikat Jokowi”

JAKARTA - Video lama pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari wawancara eksklusif pada Februari 2024 kembali viral di media sosial pada November 2026. Dalam potongan...

120 Anggota DPR Ajukan Usulan HMP Pemakzulan Wapres Gibran

JAKARTA - Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi secara resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming...

Hercules Diperiksa KPK, Summarecon ‘Bermain Kotor’

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya Hercules Rosario Marcal (HRM) mengungkapkan materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik Komisi...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan