BALI – Presiden Prabowo Subianto mengeklaim respons pemerintah terhadap gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) berlangsung cepat dan masif.
Namun, sejumlah laporan dari lapangan menunjukkan masih ada warga yang mengaku kesulitan mendapatkan bantuan dasar setelah gempa mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026.
Pernyataan Prabowo disampaikan saat peluncuran dan groundbreaking Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
“Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir,” ujar Prabowo.
Di lapangan, persoalan distribusi bantuan masih menjadi sorotan. Enam hari setelah gempa, warga di lima anak kampung di Desa Golo Mangung, Manggarai Timur, mengaku belum menerima bantuan pemerintah. Mereka masih bertahan di tenda darurat dengan perlengkapan seadanya karena khawatir terhadap gempa susulan.
Keluhan serupa muncul di Nangahure Lembah, Kabupaten Sikka. Sejumlah warga mengaku hingga hari keenam pascagempa belum menerima bantuan apa pun. Kondisi tersebut disebut berbeda dengan pengungsi yang berada di lokasi terpusat dan lebih rutin menerima bantuan.
Kondisi pengungsian juga menjadi perhatian setelah seorang balita berusia dua tahun, Mario Calviano Guru, meninggal dunia pada 20 Agustus 2026. Balita asal Nagekeo itu sebelumnya berada di Posko Pengungsian Bukit Puta. Laporan dari lokasi menyebut persediaan selimut dan air bersih terbatas, sementara warga harus bertahan menghadapi suhu dingin pada malam hari.
Persoalan distribusi bantuan bahkan memicu ketegangan antara Camat Lamba Leda Utara, Manggarai Timur, Agustinus Supratman, dan seorang pejabat BNPB pada Jumat (21/8/2026). Agustinus memprotes jumlah bantuan yang menurutnya tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.
Ia mengatakan bantuan harus dibagi kepada 21.171 warga yang tersebar di 11 desa. Agustinus juga mempersoalkan laporan yang menyebut bantuan yang disalurkan ke wilayah tersebut dalam jumlah besar, sementara kondisi yang diterima di posko menurutnya tidak demikian.
Rangkaian laporan tersebut menunjukkan bahwa meski pemerintah mengeklaim telah bergerak cepat dan masif, persoalan pemerataan bantuan masih menjadi pekerjaan di sejumlah wilayah terdampak. Bagi warga yang masih bertahan di tenda, kecepatan penanganan tidak hanya diukur dari jumlah personel atau logistik yang dikerahkan, tetapi juga dari apakah kebutuhan dasar benar-benar telah sampai kepada mereka.***
Sumber : Radar Solo
