GOWA – Apel aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (24/8/2026), diwarnai ketegangan setelah Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Gowa Agus Harahap memprotes penonaktifan dirinya dari jabatan.
Dalam rekaman video amatir yang kemudian beredar di media sosial, Agus terlihat berjalan ke tengah lapangan, mengambil pengeras suara, lalu meminta para pegawai yang mengikuti apel untuk membubarkan diri.
Aksi tersebut berlangsung ketika Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang tengah memberikan arahan kepada peserta apel. Situasi sempat memanas setelah sejumlah pegawai bereaksi terhadap tindakan Agus hingga nyaris terjadi perkelahian.
Bupati Gowa Hasniah kemudian meminta pegawai dan personel Satpol PP tetap tenang serta tidak terpancing sehingga ketegangan tidak berlanjut.
Agus merupakan salah satu pejabat yang terkena kebijakan penonaktifan di lingkungan Pemkab Gowa. Sejumlah laporan mengenai kebijakan tersebut menyebut angka pejabat yang berbeda-beda.
Bupati Gowa sebelumnya menegaskan kebijakan yang diambil bukan berupa nonjob, melainkan penonaktifan dalam rangka penataan pemerintahan.
Setelah insiden apel, sejumlah ASN Pemkab Gowa mendatangi kantor DPRD Gowa untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan penonaktifan pejabat. Mereka meminta digelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan DPRD.
Agus mengatakan aksi tersebut berkaitan dengan penonaktifan sejumlah pejabat, termasuk sekretaris daerah (Sekda) Gowa dan dirinya.
“Terkumpulnya seluruh ASN ini adalah murni dari hati nurani. Saya sampai hari ini tidak memiliki surat pemberhentian. Saya punya prinsip, kami adalah aparatur negara, kami abdi negara, abdi masyarakat. Satu dicubit, maka kami akan merasakan,” ujar Agus.
Ia juga mengungkapkan alasan di balik aksinya saat apel. Agus mengkritik kehadiran bupati Gowa yang menurut penilaiannya tidak sejalan dengan kondisi pemerintahan di lapangan.
“Aksi spontanitas yang terjadi tadi pagi itu, bahwa saya tidak suka kehadiran bupati yang hanya selaku pencitraan saja,” katanya.
Polemik penonaktifan pejabat Pemkab Gowa turut memicu aksi masyarakat pada hari yang sama. Massa sebelumnya mendatangi DPRD dan kantor bupati Gowa dengan membawa tuntutan terkait kebijakan tersebut.
Bupati Gowa sebelumnya menyatakan penonaktifan dilakukan sebagai bagian dari penataan birokrasi agar pemerintahan dapat berjalan lebih efektif. Namun, kebijakan itu masih menjadi polemik setelah sejumlah pejabat mempertanyakan prosedur yang digunakan.
Aksi ASN dan masyarakat terkait polemik tersebut masih berlangsung hingga Senin sore.***
Sumber : beritasatu.com
