JAKARTA – Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden, maksimal 3 orang, untuk memperkuat pengawasan pembangunan daerah dan pemerataan wilayah.
Usulan ini disampaikan di tengah pembahasan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang berhenti pada 12 November 2026.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan karakteristik, kebutuhan, dan tantangan pembangunan yang berbeda di wilayah Barat, Tengah, dan Timur.
Para wakil presiden diusulkan dapat berkantor di wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua agar lebih dekat dengan masyarakat daerah.
Usulan penambahan jumlah Wapres ini juga untuk membantu Presiden Prabowo Subianto mengawal program pemerintah serta mengawasi kinerja kepala daerah di setiap wilayah.
Sultan menyebut gagasan ini merupakan usulan lama DPD RI yang dikaji sebagai wacana jangka panjang, bukan kebijakan yang langsung diterapkan saat ini.
Sementara berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.
Atas pernyataan ini, Anggota DPR Ahmad Doli Kurnia justru mengkritik usulan tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan konstitusi dan logika ketatanegaraan modern.***

