Kamis, November 19, 2026
Google search engine

Akhirnya DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Bisa Dihukum Mati

JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 19 November 2026, dengan tetap mempertahankan ancaman sanksi berat termasuk pidana mati bagi koruptor sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

UU Perampasan Aset ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani setelah laporan akhir Komisi III DPR. Laporan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja, Habiburokhman.

Berita Lainnya  ICW Ungkap Rp14,6 Miliar untuk Anggaran Jasa Influencer Raffi Ahmad

Menurut Habiburokhman, beleid ini tetap mempertahankan sanksi pidana berat termasuk pidana mati terhadap koruptor sejalan dengan asas keadilan dan pemulihan.

Pidana mati tidak berlaku otomatis untuk semua kasus korupsi, melainkan mengikuti ketentuan dalam aturan tindak pidana korupsi dan hukum pidana yang berlaku.

UU ini juga mengatur mekanisme perampasan aset (non-conviction based) melalui prosedur hukum dengan pembagian kewenangan dan pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta memperluas cakupan ke tindak pidana finansial atau berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas (seperti investasi atau perdagangan saham bodong).***

Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Tolak Pemindahan Habitat Badak Jawa, Pigai : “Itu Masuk Kategori HAM Berat”

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menolak wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan mengaitkan konsep pemindahan...

Viral Tahanan Diborgol Makan di Restoran, Polda Sumut Sampaikan Klarifikasi

JAKARTA - Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol. Ferry Walintukan membenarkan bahwa polisi di dalam video viral yang mengajak tahanan narkoba makan di...

Dugaan Korupsi Migas, Wali Kota Bekasi Mangkir dari Panggilan Kejagung

JAKARTA - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mangkir atau tidak memenuhi pemanggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan tata...

Polisi Temukan Celana Pendek di Rumah Dinas Bupati Kupang

KUPANG - Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengamankan sepotong celana milik perempuan berinisial RWN (21) saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di...

Lingkar Pemuda Indonesia Unjuk Rasa Desak Sufmi Dasco Jadi Wapres

JAKARTA - Massa yang mengatasnamakan Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda (Jl. Medan Merdeka Selatan), Jakarta Pusat, Senin...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan