JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 19 November 2026, dengan tetap mempertahankan ancaman sanksi berat termasuk pidana mati bagi koruptor sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
UU Perampasan Aset ini disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani setelah laporan akhir Komisi III DPR. Laporan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja, Habiburokhman.
Menurut Habiburokhman, beleid ini tetap mempertahankan sanksi pidana berat termasuk pidana mati terhadap koruptor sejalan dengan asas keadilan dan pemulihan.
Pidana mati tidak berlaku otomatis untuk semua kasus korupsi, melainkan mengikuti ketentuan dalam aturan tindak pidana korupsi dan hukum pidana yang berlaku.
UU ini juga mengatur mekanisme perampasan aset (non-conviction based) melalui prosedur hukum dengan pembagian kewenangan dan pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta memperluas cakupan ke tindak pidana finansial atau berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas (seperti investasi atau perdagangan saham bodong).***

