JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencurigai adanya motif ekonomi tersembunyi, termasuk potensi kepentingan pertambangan emas di balik rencana pemerintah memindahkan (merelokasi) sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (Banten) ke Taman Nasional Alas Purwo (Jawa Timur).
Wacana pemindahan ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki.
Pemerintah berdalih bahwa populasi badak Jawa di Ujung Kulon terancam oleh risiko bencana alam, khususnya potensi tsunami akibat letusan atau aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.
Pemerintah berencana mendanai pembangunan habitat baru di Alas Purwo melalui skema pendanaan konservasi dari investor atau lembaga donor internasional.
Manager Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI, Umi Ma’rufah, menduga relokasi ini bisa jadi merupakan upaya “membersihkan” kawasan Ujung Kulon dari status ketat taman nasional dan habitat satwa dilindungi, demi memuluskan eksploitasi potensi tambang emas yang ada di wilayah tersebut.
WALHI mengakui bahwa dugaan ini masih berupa peringatan dini (alarm) dan belum dikonfirmasi lewat investigasi atau kajian lapangan mendalam.
WALHI menilai alasan ancaman tsunami belum tentu cukup kuat secara ekologis untuk memindahkan satwa endemik yang sudah beradaptasi lama di Ujung Kulon, mengingat risiko adaptasi di Alas Purwo justru bisa menimbulkan ancaman baru bagi keselamatan badak.
WALHI bersama elemen masyarakat dan pemerintah daerah (seperti penolakan dari Wakil Bupati Pandeglang) mendesak pemerintah transparan dan menyatakan siap mengambil langkah nonlitigas, jika wacana ini benar-benar dieksekusi tanpa kajian komprehensif.***

