JAKARTA – Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, pada Kamis, 12 November 2026.
Surat pengunduran diri tersebut diterima langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama sejumlah wakil ketua MPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sebelum bertolak ke Senayan, Gibran terlebih dahulu menerima sejumlah relawan di Istana Wakil Presiden serta menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.
Menurut pantauan CNN Indonesia, Gibran tiba di lobi Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.15 hingga 11.16 WIB dengan mengenakan jas hitam, kemeja putih, dasi merah, serta membawa sebuah map putih.
Gibran langsung naik menggunakan lift menuju ruang kerja Ketua MPR di lantai 7 sekitar pukul 11.20 WIB.
Dalam pertemuan tersebut, ia didampingi dan disambut oleh Ketua MPR Ahmad Muzani beserta para wakil ketua, termasuk Edhie Baskoro Yudhoyono, Kahar Muzakir, Rusdy Kirana, Lestari Moerdijat, dan Bambang Wuryanto.
Usai pertemuan tertutup yang berlangsung singkat, Ahmad Muzani mengonfirmasi kepada awak media bahwa kedatangan Gibran bertujuan menyampaikan surat resmi pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI.
Muzani juga menyebutkan bahwa surat serupa telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Setelah menyerahkan surat tersebut, Gibran kembali turun ke lobi Gedung Nusantara III dan meninggalkan kompleks parlemen tanpa memberikan pernyataan apa pun kepada wartawan yang menunggu.
Langkah pengunduran diri ini terjadi di tengah sejumlah perkembangan politik yang dilaporkan berbagai sumber.
Menurut keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang dikutip oleh TVRI Nasional, Gibran sebelumnya telah menyampaikan niatnya untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November 2026.
Sementara berdasarkan laporan ANTARA News dan TVRI Nasional, keputusan ini berlangsung seiring bergulirnya wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR serta dinamika pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik keaslian ijazah yang digunakan saat pendaftaran kontestasi politik.***