JAKARTA – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi secara resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dokumen HMP tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR RI pada Rabu, 11 November 2026, dengan rincian asal fraksi sebagai berikut:
• Fraksi PDI-P: 14 anggota
• Fraksi Partai Golkar: 11 anggota
• Fraksi Gerindra: 11 anggota
• Fraksi Partai NasDem: 19 anggota
• Fraksi PKB: 18 anggota
• Fraksi PKS: 28 anggota
• Fraksi PAN: 1 anggota
• Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota
Pengajuan HMP dipicu oleh polemik status hukum ijazah setingkat SMA milik Gibran Rakabuming Raka menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan warga dan menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah, serta pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Diketahui, HMP merupakan hak konstitusional DPR RI yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, Pasal 79 ayat (1) dan (4) serta Pasal 210-211 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dengan syarat minimal diusulkan oleh 25 orang anggota.
Pimpinan DPR RI (melalui Wakil Ketua DPR Saan Mustofa dan Cucun Ahmad Syamsurizal) telah menerima dokumen tersebut dan menyatakan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku di parlemen.
Usulan HMP ini dijadwalkan akan dibawa dan dibahas dalam Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung pada hari ini, Kamis, 12 November 2026.
Dinamika ini bergulir di tengah kabar bahwa Gibran telah menyampaikan niat atau surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, meski sebagian pengusul HMP menyatakan akan terus melanjutkan proses di DPR selama pengunduran diri tersebut belum diproses secara final.***