DOMPU – Mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, resmi dipecat secara tidak hormat (PTDH) oleh Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah terbukti bersalah menyetubuhi tahanan perempuan berinisial DR (atau D) hingga hamil.
Mantan Kapolsek Dompu Ipda Sarbani melakukan hubungan persetubuhan berulang kali terhadap tahanan perempuan berinisial DR yang merupakan tahanan titipan kasus narkoba.
Perbuatan tersebut dilakukan di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu antara bulan Juli hingga Agustus 2026.
Melalui sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) pada 9–10 November 2026, Ipda Sarbani dijatuhi sanksi PTDH dan penempatan khusus (patsus) selama 30 hari. Ia menyatakan akan mengajukan banding.
Polda NTB juga memecat dua personel lainnya yang terlibat dalam pelanggaran terkait kasus ini, yaitu Aiptu Taufikurahman (Kanit Reskrim Polsek Dompu) dan Brigadir I Nyoman Adi Wijaya (anggota Sat Tahti Polres Dompu).
Kasus ini telah diambil alih oleh Ditres PPA-PPO Polda NTB untuk diproses secara pidana terkait dugaan kekerasan seksual dan perzinahan.
Bagaimana Kronologis Kejadian?
Perkara ini bermula dari tindakan persetubuhan yang terjadi pada 28 Juli 2026 di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu, Nusa Tenggara Barat.
Hubungan terlarang tersebut kembali berlanjut pada Agustus 2026. Selain persetubuhan, dalam periode tersebut Ipda Sarbani juga terbukti mengonsumsi minuman keras di area kantor Polsek Dompu.
Korban DR diketahui hamil pada awal Oktober 2026, yang kemudian disampaikan kepada pihak keluarga. Terungkap pula bahwa Ipda Sarbani sempat menemui keluarga korban dan memberikan uang sebesar Rp5 juta yang diduga digunakan untuk meredam persoalan tersebut.
Selain itu, sempat muncul indikasi adanya rencana untuk menggugurkan kandungan korban.
Kasus ini mencuat ke publik dan viral setelah sebuah akun media sosial mengunggah tangkapan layar rekaman CCTV yang memperlihatkan kedekatan antara oknum polisi dan tahanan tersebut pada 2 November 2026.
Bidpropam Polda NTB langsung melakukan pemeriksaan maraton terhadap Ipda Sarbani bersama sejumlah anggota lainnya (termasuk dua anggota lain yang juga ikut diproses).
Dalam sidang KKEP yang berlangsung selama 8 jam pada 9 November 2026, dengan menghadirkan 10 saksi, Ipda Sarbani dinyatakan terbukti melanggar kode etik berat dan dijatuhi sanksi penempatan khusus (patsus) selama 30 hari serta pemecatan (PTDH).
Setelah putusan etik dan pemecatan, pihak keluarga DR melaporkan kasus ini secara pidana, dan jajaran Polda NTB kini tengah mengusut tindak pidana dugaan persetubuhan serta kekerasan seksual yang melibatkan para mantan anggota kepolisian tersebut.***

