JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menolak wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan mengaitkan konsep pemindahan paksa dari ruang hidup dengan kategori pelanggaran HAM berat.
Pernyataan tersebut disampaikan Pigai pada Selasa, 17 November 2026, di Gedung DPR RI, Jakarta, dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI (yang juga dihadiri pimpinan lembaga HAM seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK).
Pigai menolak relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon. Ia menilai upaya memindahkan badak Jawa dari habitat aslinya di Ujung Kulon bertentangan dengan prinsip pelestarian dan keterikatan makhluk hidup dengan lingkungannya.
Dalam konteks HAM, Pigai menganalogikan bahwa pemindahan paksa suatu komunitas manusia secara sadar dan sengaja dari tempat kehidupannya masuk kategori pelanggaran HAM berat.
Ia menekankan bahwa pemindahan satwa harus terukur karena hewan berisiko gagal beradaptasi dan tidak berkembang di luar habitat aslinya.
Pigai juga menyinggung adanya dugaan kepentingan bisnis di balik wacana pemindahan tersebut berdasarkan pengalamannya menangani berbagai perkara.***

