JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta polemik dan desakan pembukaan ijazah seluruh anggota DPR RI tidak diperpanjang.
Pernyataan ini disampaikan Waketum Partai Golkar tersebut kepada wartawan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Doli menyampaikan bahwa data latar belakang para legislator sudah tersedia dan dapat diakses publik melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta mengimbau agar energi publik difokuskan pada dukungan program pemerintah.
Doli menyatakan masyarakat yang ingin mengetahui data latar belakang anggota DPR dapat mengaksesnya melalui situs atau data KPU.
Ia menyebut proses pencalonan dan pencalegan 580 anggota DPR RI telah berjalan sesuai prosedur perundang-undangan yang dijalankan penyelenggara pemilu.
Menurutnya, memperpanjang isu ijazah dinilai hanya akan menguras energi dan memunculkan polemik baru di tengah publik.
Doli mengajak semua pihak agar lebih memfokuskan perhatian pada pelaksanaan program-program pemerintah yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Diketahui, desakan pembukaan ijazah anggota DPR RI mencuat melalui petisi publik menyusul polemik terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah komentar dan unggahan media sosial menyoroti konsistensi sikap DPR terkait transparansi dokumen pendidikan, karena sebagian legislator sebelumnya aktif membahas isu ijazah pejabat publik, sementara pihak yang mendesak transparansi menilai keterbukaan dokumen pendidikan tetap penting untuk menjawab pertanyaan publik.***

