Jumat, November 20, 2026
Google search engine

Illichit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset, Habiburokhman : “Itu Bertentangan dengan HAM”

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menjelaskan alasan tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Menurutnya, keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia (HAM) serta karakter RUU Perampasan Aset yang merupakan undang-undang formil atau mengatur hukum acara.

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan, dalam proses pembahasan, Panja telah menerima beragam aspirasi masyarakat dan pandangan para ahli mengenai usulan pengaturan illicit enrichment. Namun, masukan tersebut tidak seluruhnya mengarah pada dukungan terhadap ketentuan tersebut.

Berita Lainnya  PNS di Bandung Meninggal Dunia, Setelah Pergoki Pencurian Ayam Bangkok

“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain,” ujar Habiburokhman saat konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan kajian dan perbandingan yang dilakukan, pihaknya menemukan sejumlah negara yang tidak menerapkan konsep illicit enrichment.

Habiburokhman menyebut Amerika Serikat dan Inggris sebagai contoh, serta menyampaikan bahwa pengaturan serupa di Jerman pernah digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan HAM.

Berita Lainnya  Diduga Perkosa Mahasiswi di Rumah Dinas, Bupati Kupang Akhirnya Angkat Bicara

Selain pertimbangan tersebut, Habiburokhman menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki karakter sebagai regulasi formil.

Artinya, RUU ini berfokus pada tata cara dan mekanisme hukum acara dalam proses perampasan aset, bukan mengatur norma materiil mengenai jenis tindak pidana dan penghukuman.

“Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara, jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelasnya.

Atas dua pertimbangan tersebut, yakni aspek HAM dan karakter hukum acara RUU, Panja memutuskan tidak memasukkan illicit enrichment ke dalam RUU Perampasan Aset.

Berita Lainnya  Tolak Pemindahan Habitat Badak Jawa, Pigai : "Itu Masuk Kategori HAM Berat"

Penjelasan tersebut menjadi salah satu jawaban DPR terhadap aspirasi masyarakat sipil yang mengusulkan agar peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar turut diatur dalam regulasi perampasan aset.

Habiburokhman menegaskan, pembahasan RUU telah mempertimbangkan berbagai pandangan sebelum akhirnya disepakati untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.***

Sumber : dpr.go.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Didorong Jadi Wapres Pengganti Gibran, Sufmi Dasco Dituding Terlibat Judi Online

JAKARTA - Ditengah wacana banyaknya dorongan menjadi Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco...

Raja Juli Bela Hashim, Ide Pemindahan Badak Jawa Sudah Ada Sejak Dulu

JAKARTA - Polemik wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo yang mengundang banyak kontroversi, direspon Menteri Kehutanan Raja...

Dedi Mulyadi Setuju Sufmi Dasco Jadi Wapres Pengganti Gibran

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi menyatakan dukungan pribadi agar Sufmi Dasco Ahmad mengisi posisi Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut...

Akhirnya DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Bisa Dihukum Mati

JAKARTA - DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada...

Tolak Pemindahan Habitat Badak Jawa, Pigai : “Itu Masuk Kategori HAM Berat”

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menolak wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan mengaitkan konsep pemindahan...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan