Minggu, November 8, 2026
Google search engine

Kejari Kota Bekasi Dalami Dugaan Korupsi Proyek Migas

KOTA BEKASI – Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tengah mengusut dugaan korupsi dalam proyek kerja sama sektor minyak dan gas antara PD Migas Kota Bekasi dan Foster Oil.

Perkara tersebut kini telah naik ke tahap penyidikan, dengan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bekasi, baik yang masih aktif maupun yang menjabat sejak 2009, mulai dimintai keterangan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bekasi, Ryan Anugrah, menyampaikan bahwa penyidik masih fokus mengumpulkan alat bukti dan mendalami perkara.

“Proses saat ini masih dalam tahap penyidikan. Tim masih fokus pada pendalaman dan pengumpulan alat bukti,” ujarnya, Senin 27 April 2026.

Berita Lainnya  PSSI Kecam Keras Penyerangan yang Tewaskan Bobotoh di Bogor, Minta Polisi Tindak Tegas Pelaku

Ia menjelaskan, pemeriksaan tidak hanya menyasar pihak yang terlibat saat ini, tetapi juga pihak-pihak sejak awal kerja sama dibentuk.

“Kami menggali keterangan dari semua pihak yang berkaitan sejak awal kerja sama, mulai dari jajaran Pemkot, PD Migas, hingga pihak swasta yang terlibat,” jelasnya.

Kasus ini bermula dari kerja sama operasi (KSO) pengelolaan participating interest (PI) migas sejak 2009 yang awalnya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun dalam pelaksanaannya, proyek tersebut justru memunculkan berbagai persoalan.

Berita Lainnya  Tiga Jari Putus Setelah Alami Kecelakaan Kerja, Karyawati di Bekasi Dipaksa Tetap Bekerja, Disodori Surat Perjanjian Tak Menuntut

Hasil penelusuran awal menunjukkan adanya dugaan ketidakwajaran dalam proses kerja sama dan pengelolaannya, termasuk indikasi kurangnya transparansi serta kajian kelayakan yang tidak memadai. Selain itu, skema penyertaan modal dan pembiayaan proyek juga tengah didalami.

Seiring berjalannya waktu, proyek tersebut tidak mencapai target produksi dan bisnis yang direncanakan. Bahkan, muncul dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana dan pelaporan keuangan.

Berdasarkan audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerja sama ini diduga menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp278 miliar.

“Audit BPKP menjadi salah satu dasar kami dalam melakukan penyidikan. Di situ ditemukan indikasi penyimpangan tata kelola dan potensi kerugian negara,” ungkap Ryan.

Berita Lainnya  Terbakar Api Cemburu, Pria ini Injak-injak Kekasihnya hingga Meninggal Dunia

Hingga kini, sejumlah pihak termasuk mantan wali kota dan pejabat daerah telah diperiksa sebagai saksi. Kejari memastikan proses penyidikan akan terus berjalan hingga seluruh fakta terungkap.

“Perkara ini akan kami tangani secara profesional dan transparan. Kami pastikan prosesnya berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku,” tandasnya.***

Sumber : pojoksatu.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Bahlil Bantah Terlibat Kasus Penyadapan Ilegal HP Presiden

MALUKU - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dengan tegas membantah tudingan yang menyebutkan dirinya terlibat...

Aksi Women’s March Jakarta Sampaikan 9 Tuntutan, Sempat Dorong-dorongan dengan Polisi

JAKARTA - Aksi unjuk rasa Women's March Jakarta (WMJ) 2026 yang digelar hari ini, Sabtu, 7 November 2026, sempat diwarnai ketegangan berupa aksi saling...

Terbakar Api Cemburu, Pria ini Injak-injak Kekasihnya hingga Meninggal Dunia

KARAWANG - Polresta Karawang telah menangkap seorang pemuda berinisial RHT atau RH (20) setelah diduga melakukan penganiayaan brutal terhadap kekasihnya, AAP (22), hingga meninggal...

Tahanan Perempuan Hamil di Dalam Sel, Kapolsek Dompu Dicopot, Anggotanya Diperiksa Propam Polda NTB

DOMPU - Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, mendadak dicopot dari jabatannya. Pencopotan terjadi ketika viral isu mengenai seorang tahanan perempuan yang dikabarkan hamil di dalam...

Jokowi Marah di Persidangan, Karena Dokter Tifa Sempat Datangi Makam Orang Tuanya

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku sangat tersinggung dan marah ketika hadir sebagai saksi pelapor dalam sidang kasus dugaan ijazah palsu...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan