SUBANG – Kaukus Subang menginisiasi dialog publik bertajuk “Kapal Besar Siap Berlayar, Merangkai Subang yang Terkoyak, Membuka Kotak Pandora, Mengupas dan Membuka Sandiwara Gratifikasi.”
Kegiatan tersebut dijadwalkan digelar di Sekretariat Pospera, Jalan Nusa Indah Subang, pada Sabtu (15/11/2025).
Koordinator acara, Dihka Faza Darmawan, menyebut dialog publik ini akan menghadirkan 100 tokoh Subang dari berbagai unsur masyarakat.
Mereka terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, politik, praktisi hukum, akademisi, dan tokoh adat.
Para tokoh tersebut akan membedah dan mengungkap dugaan sandiwara gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang.
“Mereka akan mengupas tuntas dan membuka kotak pandora kasus dugaan gratifikasi di pemerintahan Kabupaten Subang,” ujar Dihka kepada awak media, Kamis (13/11/2025).
Dalam dialog nanti, lanjut Dihka, akan hadir mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, dr. Maxi. Sosok tersebut diketahui mengundurkan diri dari ASN karena diduga menjadi korban gratifikasi.
Kehadiran dr. Maxi menjadi perhatian utama karena dianggap sebagai tokoh sentral dalam pembahasan tema dialog publik kali ini.
“Yang menarik dari dialog publik nanti, kehadiran sosok sentral yakni dr. Maxi, yang saat ini kasusnya sedang menjadi topik hangat di kalangan masyarakat Subang,” terangnya.
Dihka mengungkapkan, forum tersebut juga akan membahas kajian hukum terkait dugaan gratifikasi yang menimpa dr. Maxi. Tokoh adat dan sejumlah praktisi hukum diketahui telah melakukan kajian mendalam atas kasus tersebut.
“Hasil kajian hukum dari kasus dugaan gratifikasi itu tentu akan menjadi bahasan penting dalam dialog publik,” tegasnya.
Ia berharap masyarakat dapat mengikuti acara ini sebagai bentuk kepedulian terhadap upaya pemberantasan korupsi di Subang.
Lebih lanjut, Dihka menyampaikan bahwa hasil dari dialog publik akan diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah itu dilakukan sebagai wujud komitmen Kaukus Subang untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Dari hasil dialog publik nanti, akan kita serahkan ke APH dan juga KPK untuk ditindaklanjuti,” katanya.
“Kami ingin Subang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” pungkasnya.***
Sumber : RRI.co.id
