KARAWANG – Desakan untuk membangun dan memperbaiki jalan rusak di perbatasan Desa Kemiri dan Desa Jayamakmur, Kecamatan Jayakerta, muncul pasca ramai video siswa sekolah dasar (SD) inspiratif yang harus berjalan kaki sepanjang 5 kilo meter di ‘pagi buta’ untuk pergi ke sekolah.
Desakan ini muncul dari Forum Karawang Utara Bergerak (Forum KUB) yang meminta pemkab melalui Dinas PUPR Karawang untuk segera memperbaiki ‘jalan butut’ tersebut.
Ketua Fotum KUB, Angga Dhe Raka mengatakan, di tengah klaim Karawang sebagai Kota Industri, paradoks pembangunan justru sedang terjadi. Yaitu dimana kondisi jalan di willayah pekotaan yang terus ‘dipercantik’, tetapi masih banyak jalan rusak di pedesaan khususnya di wilayah Karawang Utara yang masih terus dibiarkan pemerintah.
Sehingga menurutnya, jalan rusak di perbatasan Desa Kemiri dan Desa Jayamakmur ini menjadi salah satu potret masih adanya ketimpangan pembangunan. Padahal sejatinya, kata Angga, setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk merasakan hasil pembangunan.
“Ketika pemerintah bangga berbicara soal investasi triliunan rupiah, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan di berbagai sektor, kenyataannya masih ada anak-anak yang harus bertaruh keselamatan di jalan rusak hanya untuk pergi ke sekolah. Ini bukan sekadar kerusakan jalan, ini adalah potret kegagalan pemerataan pembangunan,” tutur Angga, saat meninjau lokasi jalan rusak di perbatasan Desa Kemiri dan Desa Jayamakmur, Rabu (3/6/2026).
Persoalannya kata Angga, jalan rusak di perbatasan dua desa ini bukan hanya dilalui para siswa yang berangkat dan pulang sekolah. Melainkan juga menjadi akses jalan bagi para petani yang akan berdampak kepada biaya produksi pertanian.
Kemudian, jalan ini juga menjadi jalur menuju Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Kecamatan Jayakerta. Tetapi ironisnya, jalan yang memiliki fungsi penting bagi pelayanan publik justru dibiarkan rusak tanpa penanganan serius.
Angga menilai, selama bertahun-tahun wilayah Karawang Utara hanya menjadi pelengkap dalam narasi pembangunan daerah. Saat wilayah lain menikmati pembangunan jalan mulus, penataan kawasan, hingga berbagai proyek strategis, tetapi masyarakat di wilayah utara masih disuguhi jalan berlubang, banjir, dan minimnya infrastruktur dasar.
“Karawang Utara seolah hanya diingat saat musim kampanye dan dilupakan setelah kekuasaan diraih. Setiap tahun masyarakat mendengar janji pemerataan pembangunan, tetapi fakta di lapangan menunjukkan kesenjangan itu masih nyata. Jalan rusak ini menjadi simbol bagaimana pemerintah belum sepenuhnya hadir untuk masyarakat di wilayah utara,” katanya.
Angga mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap wilayah-wilayah yang selama ini menjadi penyangga ketahanan pangan dan kehidupan masyarakat pesisir Karawang.
“Jangan hanya membangun kawasan yang menghasilkan PAD besar lalu mengabaikan daerah yang selama ini menjadi lumbung pangan. Masyarakat Karawang Utara juga membayar pajak, juga bagian dari Kabupaten Karawang, dan memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan yang layak,” ujarnya.
Oleh karenanya, Forum KUB mendesak agar pemkab melalui Dinas PUPR agar segera menetapkan pembangunan ruas jalan tersebut sebagai prioritas. Menurutnya, pemerintah tidak boleh terus bersembunyi di balik alasan keterbatasan anggaran, sementara kebutuhan dasar masyarakat dibiarkan terbengkalai.
“Kami tidak sedang meminta proyek mewah. Kami hanya meminta hak dasar masyarakat berupa akses jalan yang aman dan layak. Jika untuk kebutuhan dasar seperti ini saja pemerintah lamban, maka wajar apabila publik mempertanyakan arah dan keberpihakan pembangunan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Forum KUB memberikan ultimatum kepada Pemkab Karawang, jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata, pihaknya siap mengonsolidasikan masyarakat Karawang Utara untuk melakukan aksi protes secara terbuka.
“Ini bukan ancaman, tetapi bentuk peringatan bahwa kesabaran masyarakat ada batasnya. Jika pemerintah tetap menutup mata terhadap kondisi ini, Forum KUB bersama masyarakat Karawang Utara akan turun ke jalan menuntut keadilan pembangunan. Jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika rakyat sudah memenuhi halaman kantor pemerintahan,” tandas Angga.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah banyaknya seremoni atau besarnya angka investasi, melainkan sejauh mana pembangunan itu dapat dirasakan oleh rakyat hingga ke pelosok desa.
“Selama masih ada anak-anak yang harus berjalan di atas jalan rusak untuk mendapatkan pendidikan, maka pemerintah belum sepenuhnya berhasil menjalankan tanggung jawabnya. Pembangunan harus dirasakan semua wilayah, bukan hanya wilayah yang dianggap menguntungkan secara politik maupun ekonomi,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, sebuah video inspiratif berdurasi 53 detik tentang siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Karawang – Jawa Barat ini tengah menjadi sorotan dan perbincangan hangat di sebagian kalangan publik Kota Lumbung Padi.
Video ini menggambarkan seorang siswa SD yang harus berjalan sepanjang 5 kilo meter dari rumahnya menuju sekolah.
‘Pagi buta’ saat suasana perkampungan masih diwarnai embun pagi, saat beberapa siswa lainnya mungkin masih mandi dibantu orang tuanya untuk berangkat ke sekolah, siswa SD ini justru sudah terlihat bersemangat menapaki jalanan di tengah pematangan sawah untuk menuju sekolah.
Belum ada yang mengetahui alasan kenapa siswa SD ini tidak berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda.
Tetapi belakangan diketahui jika lokasi video ini beradi Desa Jayamakmur, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.***
Ket foto : Ketua Forum KUB, Angga Dhe Raka dan kondisi jalan rusak yang dilakukan siswa.
