Sabtu, Juli 11, 2026
spot_img

Ditarget Rampung Juni 2026, Warga Minta JPO Stasiun Bekasi Dilengkapi Fasilitas Lift untuk Mudahkan Disabilitas

KOTA BEKASI – Ditarget bisa rampung akhir Juni 2026, warga meminta jembatan penyeberangan orang (JPO) yang terintegrasi langsung dengan lantai dua Stasiun Bekasi di Jalan Ir H Juanda, dilengkapi lift.

Penumpang KRL lainnya, Shafa (30), menilai jika fasilitas tambahan seperti lift di JPO akan lebih mudah diakses penyandang disabilitas hingga ibu hamil.

“Seharusnya di dekat JPO juga disediakan lift untuk memudahkan akses disabilitas, lansia, dan ibu hamil,” ujar Shafa, dilansir dari Kompas, Selasa (26/5/2026).

Menurut dia, keberadaan JPO dapat membantu mengurangi kemacetan, karena pejalan kaki tidak lagi menyeberang langsung di badan jalan.

Berita Lainnya  Raker VII NHRI, Arif Dianto Kembali Terpilih sebagai Ketua Umum

“Plusnya penumpang KRL bisa langsung ke stasiun. Jadi kemacetannya bisa berkurang,” kata Shafa.

Ia bahkan menilai pelican crossing dengan tombol lampu lalu lintas bisa menjadi alternatif penyeberangan yang lebih nyaman dibandingkan JPO.

“Karena kan bikin jaraknya jadi lebih dekat. Enggak capek naik tangga,” kata dia.

Diberitakan, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi Idi Sutanto menargetkan JPO tersebut mulai dapat digunakan masyarakat pada akhir Juni 2026.

“Ya, akhir Juni target kami untuk beroperasi dan bisa dilewati masyarakat,” ujar Idi saat ditemui di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (25/5/2026).

Berita Lainnya  LBH Arya Mandalika Soroti Selisih Anggaran Rp972 Proyek Videotron Dishub Karawang

Menurut Idi, pembangunan JPO tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan melalui kerja sama dengan pihak investor.

“Kami minta investor untuk bangun JPO. Nanti ada kompensasinya dia bisa pasang reklame di situ,” kata dia.

Ia menjelaskan, seluruh proses perizinan yang sebelumnya menjadi kendala kini telah rampung, termasuk perizinan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kementerian Perhubungan.

Idi mengatakan, JPO tersebut dirancang terhubung langsung ke area Stasiun Bekasi agar masyarakat tidak lagi menyeberang melalui badan jalan.

Berita Lainnya  Kesal Banyak Botol Minol Berserakan, ini Aksi Protes Tak Biasa Warga Tuparev Karawang

Pembangunan JPO terintegrasi tersebut juga menjadi bagian dari penataan kawasan Stasiun Bekasi yang belakangan terus dilakukan untuk mendukung konektivitas transportasi publik di Kota Bekasi.

Meski demikian, fungsi JPO ke depan masih akan dikaji lebih lanjut bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, termasuk kemungkinan menjadikannya sebagai akses utama menuju stasiun.***

Sumber : Kompas.com

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Bikin Bingung! Dedi Mulyadi Sebut Jalan Bergelombang Interchange Karawang Barat Kewenangan Jasa Marga

KARAWANG - Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) merespon keluhan masyarakat mengenai banyaknya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan jalan bergelombang di Jalan Interchange...

Ono Surono dan Dedi Mulyadi Sependapat Tak Perlu Ada Perubahan Nama Jawa Barat Menjadi Tatar Sunda

BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono hingga Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi alias KDM secara terpisah mengutarakan pendapat senada bahwa...

Pertama, Presiden Prabowo Luncurkan Biodiesel B50 di KM 57A Karawang

KARAWANG - Presiden Prabowo meluncurkan Biodiesel B50 di Rest Area KM 57A, Tol Jakarta - Cikampek, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Kamis...

Ulama dan Ormas Islam di Bekasi Demo Tolak Legalisasi THM Lewat Perda Pariwisata

BEKASI - Puluhan ulama dan ratusan warga berunjuk rasa di depan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis 9 Juli 2026. Mereka menolak...

KPK Pelototi Rp355 Miliar Pokir DPRD Karawang: ‘Jangan Sampai Ada Kesepakatan Politik dalam Pemerintahan’

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang memperkuat tata kelola perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan