Minggu, Oktober 25, 2026
Google search engine

Karawang Tidak Boleh Kehilangan Jari Diri sebagai ‘Kota Lumbung Padi’, Bupati Aep : 86.170 Hektar LP2B Dikunci

KARAWANG – Memiliki lahan pertanian seluas 86.170 hektar yang telah ‘dikuci’ dalam Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), atau sekitar 87% dari Lahan Baku Sawah (LBS) yang ditetapkan pemerintah pusat sejak 2025, Kabupaten Karawang tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai Kota Lumbung Padi.

Demikian diungkapkan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, usai mengikuti kegiatan Audiensi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Berita Lainnya  Viral Video Warga Binaan Diduga Pesta Narkoba, Rutan Depok Kecolongan

Bersama Kabupaten Indramayu, Bupati Aep menegaskan jika Karawang tetap akan menjadi penyangga utama sebagai lumbung padi nasional. Kendati diakuinya, arus industrialisasi terus berkembang di Karawang.

“Karawang tak boleh kehilangan jati dirinya. Di tengah arus industrialisasi yang terus bergerak, kami tetap berdiri tegak menjaga sawah, menjaga petani, dan menjaga masa depan pangan bangsa. Bersama Indramayu, Karawang akan terus menjadi penyangga utama dan kebanggaan sebagai lumbung padi nasional,” tutur Bupati Aep, dikutip dari instagram @aep_syaepulohse.

Dengan penuh tanggung jawab dan rasa bangga, Pemerintah Kabupaten Karawang secara resmi mengusulkan luasan LP2B baru sebesar 86.170 hektar. Angka ini merepresentasikan 87% dari total LBS 2025 sebagai langkah nyata memenuhi target RPJMN nasional secara presisi.

Berita Lainnya  Hercules Datangi Kementerian ATR/BPN, Desak Pemberantasan Mafia Tanah

“Pemutakhiran peta dan penyesuaian data spasial yang telah kita lakukan juga menjadi sangat penting, agar hamparan pertanian kita terkunci dengan akurat,” tuturnya.

Berdasarkan hasil cleansing data ini, Bupati Aep menyampaikan jika nantinya LP2B akan dikunci ke dalam Surat Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar mutlak integrasi revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sehingga dengan cara ini, maka perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan memiliki kepastian hukum yang kuat dan terukur.

Berita Lainnya  Korupsi Tunjangan DPRD, Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

“Ini bukan sekadar angka. Ini adalah komitmen untuk memastikan tanah-tanah produktif tetap lestari, petani tetap berdaulat, dan generasi mendatang tetap memiliki sawah untuk diwariskan,” tulis Bupati Aep.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Prabowo : “Saya Tidak Mau Jadi Presiden, Rakyat Saya Miskin Terus, Malu Saya”

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan lebih baik tidak menjabat sebagai presiden, jika rakyat Indonesia terus hidup dalam kemiskinan. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rapat...

Ruko Gudang Makanan Ringan Terbakar, 1 Orang Tewas, Warga Malah Jarah Logistik

BENGKULU - Polresta Bengkulu langsung bergerak cepat mengamankan 12 warga yang diduga kuat melakukan penjarahan barang pascakebakaran maut. Aksi penjarahan logistik makanan ringan ini terjadi...

Kyai Kampung Demo Desak KPK Segera Tangkap Nusron Wahid

JAKARTA - Massa yang menamakan diri sebagai Kader dan Elemen KPK Nahdlatul Ulama (KPK NU) menggelar aksi unjuk rasa serta Istigasah Kubro di depan...

Anak Durhaka Aniaya Ibu Kandung Berakhir Diciduk Polisi, Menangis Saat Ditangkap di Kandang Ayam

PADANG - Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang telah menangkap seorang pemuda berinisial L (24 tahun) atau LN di kawasan Arai Pinang, Kecamatan Lubuk Begalung,...

Anggota TNI ini Meminta Maaf Sambil Menangis Setelah Pukul Kepsek Kiyai Kultural NU

LAMONGAN - Sebuah video memperlihatkan seorang Anggota TNI aktif/Babinsa Koramil Glagah, Serma Mamat Syaifudin (MS), sedang bersimpuh dan menangis sambil memeluk M. Munir Thowil...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan