JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mencari keberadaan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) karena tidak hadir langsung dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Saat mengabsen para gubernur dan wakil gubernur yang hadir, Prabowo menanyakan keberadaan Dedi Mulyadi kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang hadir mewakili.
Prabowo sempat melontarkan candaan dan sentilan karena Jawa Barat merupakan wilayah yang paling dekat dengan Jakarta tetapi gubernurnya tidak hadir. “Kemana KDM? Yang paling dekat nggak hadir, pasti sibuk,” ujar Prabowo.
Kehadiran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam acara tersebut diwakili oleh Wakil Gubernur Erwan Setiawan.
Sementara melalui Rakor ini, Presiden mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia sejak akhir 2024.
Prabowo menyoroti pentingnya perluasan akses keuangan yang menyentuh berbagai elemen masyarakat, termasuk pengemudi ojek online, petani, nelayan, pedagang, dan santri (bertepatan dengan momen Hari Santri Nasional 22 Oktober 2026).
Mengingatkan bahwa akses keuangan bukan hanya tentang ketersediaan pembiayaan, tetapi memastikan masyarakat di pelosok dapat tumbuh dan sejahtera.
Dalam kesempatan ini juga dilakukan peluncuran resmi Roadmap TPAKD 2026-2030 sebagai acuan arah kebijakan serta langkah transformatif untuk memperkuat ekosistem akses keuangan daerah, khususnya bagi pembiayaan UMKM.
Kemudian dilakukan penyerahan TPAKD Award 2025/2026, pemberian penghargaan kepada daerah-daerah yang dinilai berhasil mengimplementasikan program perluasan akses keuangan dan literasi, meliputi 5 TPAKD tingkat provinsi dan 10 TPAKD tingkat kabupaten/kota.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,7%, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 66,4% (lebih tinggi dari rata-rata negara OECD).
Untuk program simpanan pelajar juga diklaim tercatat telah memiliki rekening sebanyak 58 juta.
Presiden Prabowo juga mengusulkan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (Financial Health Council) untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam tata kelola kesehatan keuangan nasional.***