JAKARTA – Tim kuasa hukum Hercules Rosario de Marshal mengklaim bahwa uang tunai sebesar Rp800 juta dimasukkan ke dalam mobil kliennya secara diam-diam tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari Hercules.
Pihak Hercules melalui organisasi GRIB Jaya mencurigai bahwa peristiwa ini merupakan sebuah skenario penjebakan yang diduga melibatkan oknum bagian legal PT Summarecon Agung Tbk berinisial MW.
Kasus ini mencuat setelah tim hukum Hercules menyerahkan uang tunai tersebut secara sukarela ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 15 Oktober 2026, agar bisa disita secara resmi dan diusut asal-usulnya.
Menurut Wakil Kepala Bidang Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya, Wilson Colling, peristiwa tersebut diduga terjadi pada 7 Agustus 2026 saat Hercules berada di Surabaya. Uang tersebut disebut tidak ditaruh di atas meja, melainkan sudah berada di dalam tas yang kemudian dimasukkan ke dalam mobil Hercules secara diam-diam.
Hercules diklaim baru menyadari keberadaan uang tunai Rp800 juta itu setelah tiba di lokasi tujuan, dan ia langsung menegur sopirnya karena tidak memberikan informasi mengenai tas tersebut.
Pihak hukum Hercules mencurigai adanya narasi sengaja yang ingin dibangun seolah-olah Hercules dan pihak Summarecon telah berdamai terkait persoalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di Kabupaten Bogor.
Oknum legal berinisial MW juga disebut sempat menghubungi tim hukum untuk meminta pencabutan pemblokiran 12 SHGB, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi karena belum ada kesepakatan formal.
Guna menghindari fitnah dan memperjelas status hukum uang tersebut, tim kuasa hukum berinisial NMB mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menyerahkan uang Rp800 juta beserta bukti tangkapan layar percakapan dengan oknum terkait.
Di sisi lain, KPK kini telah menyita uang tersebut dan tengah mendalami keterkaitannya dengan kasus dugaan suap pengurusan pembukaan blokir dan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang melibatkan beberapa tersangka, termasuk dari pihak internal kementerian dan petinggi swasta.***