Selasa, April 28, 2026
spot_img

Kejari Kota Bekasi Dalami Dugaan Korupsi Proyek Migas

KOTA BEKASI – Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tengah mengusut dugaan korupsi dalam proyek kerja sama sektor minyak dan gas antara PD Migas Kota Bekasi dan Foster Oil.

Perkara tersebut kini telah naik ke tahap penyidikan, dengan sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bekasi, baik yang masih aktif maupun yang menjabat sejak 2009, mulai dimintai keterangan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bekasi, Ryan Anugrah, menyampaikan bahwa penyidik masih fokus mengumpulkan alat bukti dan mendalami perkara.

“Proses saat ini masih dalam tahap penyidikan. Tim masih fokus pada pendalaman dan pengumpulan alat bukti,” ujarnya, Senin 27 April 2026.

Berita Lainnya  Kasus Ijon Proyek Ade Kunang, Anggota Polisi Terima Duit Rp 16 Miliar

Ia menjelaskan, pemeriksaan tidak hanya menyasar pihak yang terlibat saat ini, tetapi juga pihak-pihak sejak awal kerja sama dibentuk.

“Kami menggali keterangan dari semua pihak yang berkaitan sejak awal kerja sama, mulai dari jajaran Pemkot, PD Migas, hingga pihak swasta yang terlibat,” jelasnya.

Kasus ini bermula dari kerja sama operasi (KSO) pengelolaan participating interest (PI) migas sejak 2009 yang awalnya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun dalam pelaksanaannya, proyek tersebut justru memunculkan berbagai persoalan.

Berita Lainnya  Sultan Kemnaker Bersiap Jadi Saksi Mahkota, Noel Minta 'Tak Saling Serang'

Hasil penelusuran awal menunjukkan adanya dugaan ketidakwajaran dalam proses kerja sama dan pengelolaannya, termasuk indikasi kurangnya transparansi serta kajian kelayakan yang tidak memadai. Selain itu, skema penyertaan modal dan pembiayaan proyek juga tengah didalami.

Seiring berjalannya waktu, proyek tersebut tidak mencapai target produksi dan bisnis yang direncanakan. Bahkan, muncul dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana dan pelaporan keuangan.

Berdasarkan audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerja sama ini diduga menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp278 miliar.

“Audit BPKP menjadi salah satu dasar kami dalam melakukan penyidikan. Di situ ditemukan indikasi penyimpangan tata kelola dan potensi kerugian negara,” ungkap Ryan.

Berita Lainnya  Bupati Aep Warning Kepsek: Jangan Ada Penyimpangan Dana BOS

Hingga kini, sejumlah pihak termasuk mantan wali kota dan pejabat daerah telah diperiksa sebagai saksi. Kejari memastikan proses penyidikan akan terus berjalan hingga seluruh fakta terungkap.

“Perkara ini akan kami tangani secara profesional dan transparan. Kami pastikan prosesnya berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku,” tandasnya.***

Sumber : pojoksatu.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Tabrakan Kereta Api di Stasiun Bekasi Timur, Evakuasi Berlangsung Dramatis, Banyak Penumpang Perempuan Terjepit

KOTA BEKASI - Kereta Api (KA) Jarak Jauh bertabrakan dengan kereta KAI Commuter Line (KRL) di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (27/4/2026) malam. Belum...

Waspada! Karawang Urutan Ketiga Kasus HIV, Setelah Sukabumi dan Bogor

KARAWANG – Alarm bahaya penyebaran HIV semakin nyata. Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar) kini menempati peringkat ketiga sebaran kasus tertinggi di Jabar per tahun...

Prabowo Gelar Reshuffle Kabinet

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan menteri atau reshuffle kabinet dan melantik sejumlah tokoh dan pejabat di bawah kepemimpinannya hari ini. Tokoh yang...

Ferry Irwandi Bongkar Kejanggalan Kasus Chromebook, Penerima Gratifikasi Hanya Jadi Saksi

JAKARTA - Kreator konten sekaligus aktivis, Ferry Irwandi, melayangkan kritik keras terhadap Kejaksaan Republik Indonesia terkait pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Ferry...

Menkeu Purbaya Minta Program MBG Lebih Efisien

JAKARTA - Sejumlah pos anggaran di Badan Gizi Nasional (BGN) terus menuai sorotan publik. Yaitu dari mulai pengadaan 21.801 motor listrik untuk kepala SPPG,...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan