PURWAKARTA – Investigasi dugaan kebocoran anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Purwakarta memunculkan kejadian yang mengejutkan. Di tengah penelusuran mendalam terkait dugaan praktik korupsi yang disebut berlangsung bertahun-tahun, seorang pejabat disebut sempat menyodorkan amplop putih kepada wartawan.
Peristiwa itu terjadi saat tim media melakukan pendalaman informasi hingga ke level pejabat paling bawah di lingkungan DPUTR Purwakarta. Setelah rangkaian pertanyaan diajukan dan sejumlah jawaban diperoleh, suasana yang semula berjalan biasa mendadak berubah ketika wartawan berpamitan meninggalkan ruangan.
Di momen itulah, seorang pejabat yang baru saja dimintai keterangan diduga mencoba menyerahkan amplop putih. Tindakan itu sontak menimbulkan tanda tanya besar, terlebih karena dilakukan sesaat setelah proses konfirmasi terkait dugaan kebocoran anggaran yang nilainya disebut bisa mencapai miliaran rupiah.
Amplop tersebut diduga bukan sekadar formalitas. Kecurigaan menguat karena penyerahan dilakukan tepat setelah wawancara investigatif berlangsung, saat isu yang dibahas menyangkut dugaan kebocoran anggaran negara dalam jumlah besar.
Dengan sikap tegas, wartawan yang melakukan investigasi langsung menolak pemberian amplop putih itu. Penolakan dilakukan secara halus, namun pejabat tersebut disebut tetap memaksa agar amplop diterima.
Situasi sempat berlangsung canggung. Pejabat itu disebut terus berusaha menyodorkan amplop, sementara wartawan tetap menolak dan memilih meninggalkan lokasi.
Sikap tegas penolakan itu membuat pejabat yang bersangkutan terlihat kebingungan. Rekan wartawan yang datang belakangan bahkan sempat menyampaikan langsung kepada pejabat tersebut bahwa wartawan yang sedang melakukan investigasi memang tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apa pun.
Peristiwa ini justru memperkuat dugaan bahwa investigasi yang dilakukan menyentuh titik sensitif.
Sebab sebelumnya, hasil penelusuran lapangan menunjukkan adanya dugaan pola kebocoran anggaran yang tidak wajar di tubuh DPUTR Purwakarta. Dugaan itu tidak hanya muncul dari satu sumber, melainkan menguat setelah penelusuran dilakukan ke berbagai pihak, mulai dari pejabat internal hingga kalangan pengusaha.
Dari hasil penggalian informasi, dugaan kebocoran anggaran itu disebut bukan praktik baru. Jika ditotal dalam rentang beberapa tahun, nilainya diperkirakan bisa mencapai miliaran rupiah.
Temuan itu menjadi sorotan serius karena anggaran yang dikelola DPUTR setiap tahun tergolong besar dan berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur publik.
Penelusuran yang dilakukan juga mengarah pada dugaan bahwa praktik tersebut tidak berjalan sendiri, melainkan melibatkan lebih dari satu pihak. Dugaan ini muncul setelah sejumlah pihak yang dimintai keterangan tidak secara tegas membantah adanya praktik tersebut.
Beberapa pengusaha yang ikut dimintai konfirmasi bahkan disebut memberikan jawaban yang mengarah pada penguatan dugaan tersebut. Keterangan yang disampaikan dinilai cukup terbuka dan mengindikasikan bahwa praktik itu bukan isu baru di lingkungan proyek.
Dugaan adanya pola permainan anggaran juga mulai tercium di lingkungan legislatif.
Seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Purwakarta yang enggan disebutkan namanya mengaku mencurigai adanya kebocoran anggaran yang tidak masuk akal.
Menurutnya, anggaran besar yang terus berulang setiap tahun patut dipertanyakan, apalagi jika pola yang sama terjadi dalam waktu panjang tanpa evaluasi berarti.
“Ya, karena tidak masuk akal anggaran sebesar itu setiap tahun. Dan itu sudah terjadi selama bertahun-tahun,” ujar anggota Banggar DPRD Purwakarta yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan berpotensi mengarah pada dugaan korupsi sistemik.
Jika benar terjadi, maka persoalan ini tidak lagi sebatas kebocoran anggaran biasa, tetapi bisa mengarah pada dugaan korupsi berjamaah yang melibatkan banyak pihak dalam rantai anggaran.
Hingga berita ini ditulis, Kepala DPUTR Purwakarta Didi Garnadi belum memberikan tanggapan resmi atas konfirmasi yang telah dilayangkan.
Upaya konfirmasi disebut telah dilakukan berulang kali melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon. Namun, tidak ada respons yang diberikan dan panggilan telepon juga tidak diangkat.
Konfirmasi juga disebut sempat dititipkan melalui Sekretaris Daerah Purwakarta Sri Jaya Midan. Meski pesan lisan telah disampaikan, belum ada jawaban resmi dari pihak terkait.
Minimnya respons dari pejabat utama justru menambah pertanyaan publik atas dugaan yang kini mulai menjadi sorotan.
Kasus ini menjadi penting untuk dikawal karena menyangkut anggaran publik, pembangunan daerah, serta kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan.
Ketika investigasi justru dihadapkan pada dugaan upaya pembungkaman lewat amplop putih, publik tentu berhak bertanya: ada apa sebenarnya di balik anggaran DPUTR Purwakarta? (BIRO)
Sumber : pojoksatu.id
Ket foto : ilustrasi edit Ai
