Selasa, Mei 26, 2026
spot_img

Protes Penutupan Tambang, Pendemo Dijanjikan Bertemu Sekda

BANDUNG – Upaya seratusan pekerja tambang usai menggeruduk Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat 6 Februari 2026 akhirnya tidak sia-sia.

Usai beraudiensi dengan Asda 2 Setda Pemprov Jabar Bidang Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sumasna, di tengah aksi unjuk rasa, akhirnya mereka mendapat kepastian terkait aspirasinya.

Di mana mereka dijanjikan akan bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman, untuk menyampaikan aspirasi mereka, yakni meminta penutupan tambang secara sementara di Cigudeg, Rumpin dan Parungpanjang, Kabupaten Bogor agar dibuka kembali.

Berita Lainnya  Hoaks Teror Pocong, Polisi Ungkap Hanya Cosplay Pengamen

Rencananya, mereka akan dipertemukan dengan Sekda Jabar pada Senin 9 Februari 2026, di Gedung Sate.

“Ayo, sekadang kita pulang, bubar. Senin, jam 9 pagi ketemu Sekda. Kita siapkan pengacara dan pengamat lingkungan,” kata salah satu koordinator aksi, usai berbincang dengan Sumasna.

Seiring adanya kepastian bertemu dengan petinggi di lingkungan Pemprov Jabar, para peserta aksi secara perlahan membubarkan diri.

Diberitakan sebelumnya, pekerja tambang Kabupaten Bogor dengan menggunakan truk mengepung Jalan Diponegoro, depan Gedung Sate.

Berita Lainnya  Upaya Penyelundupan Narkotika ke Lapas Karawang Digagalkan Petugas

Koordinator aksi sekaligus Ketua DPD Serikat Buruh Nasionalis Indonesia (SNBI) Jawa Barat, Yadi Suryadi mengatakan, kedatangan pihaknya tak lain untuk menuntut kepastian dari kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi terkait penutupan sementara tambang.

“Gubernur, wakil gubernur, minimal Sekda turun ke bawah. Kita hanya ingin berdiskusi,” teriak Yadi dalam aksi.

Dia mengatakan, pemberhentian aktivitas tambang sejak September 2025 silam berdampak pada ketidakpastian nasib pekerja tambang.

“Katanya sementara, tapi tidak ada kejelasan. Sementara itu sampai kapan? Itu yang menjadi pertanyaan masyarakat,” ucapnya.

Berita Lainnya  KDM Mau Jadikan Tuparev sebagai Kota Tua, Ikonik Ruang Publik Karawang yang Tidak Semrawut

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada buruh tambang, tetapi juga pengusaha dan masyarakat sekitar. Bahkan yang diuntungkan justru pihak di luar Jawa Barat, akibat terhentinya aktivitas pertambangan lokal.***

Sumber : inilahkoran.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Diduga Tertipu WO yang Dikenal di Instagram, Pasangan Pengantin Viral ini Resmi Buat Laporan Polisi

JAKARTA - Pasangan pengantin Aldi (32) dan Feny (32) akhirnya resmi mempolisikan wedding organizer (WO) dan katering bernama Marwah Catering Service ke Mapolres Jakarta...

Relokasi Pasar Rengasdengklok Dinilai Gagal, Diduga Ada Pungli Rp 2 Juta kepada Pedagang yang Bertahan di Pasar Lama

KARAWANG - Relokasi pedagang Pasar Rengasdengklok ke Pasar Proklamasi dinilai gagal. Alih-alih menata kondisi pasar yang semrawut agar terlihat lebih rapih, program relokasi Pasar...

KDM Sebut Persib Klub Profesional Tanpa Campur Tangan Pemerintah, Janji Guyur Bonus Rp 1 Miliar dari Kantong Pribadi

BANDUNG - Sebagai pencetak rekor hattrick juara tiga kali berturut-turut, Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyebut jika Persib Bandung merupakan klub sepak...

Hoaks Teror Pocong, Polisi Ungkap Hanya Cosplay Pengamen

JAKARTA - Polisi mengungkap sosok menyerupai pocong yang sempat meresahkan warga di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Sosok pocong tersebut ternyata seorang pengamen yang...

KPK Pastikan akan Proses Dugaan Korupsi Pengadaan Mobil Ambulans Dinkes Kota Bekasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindaklanjuti laporan masyarakat, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan mobil ambulans dan mobil jenazah,...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan