BANDUNG – Gelombang penolakan terhadap rencana safari politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jawa Barat mulai bermunculan.
Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Umat Melawan Kezoliman dan Gerakan Masyarakat Merebut Kedaulatan Rakyat (GAUM-K dan GMKR), mendatangi Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (14/7/2026), untuk menyampaikan penolakan terbuka terhadap agenda yang dikaitkan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Aksi yang berlangsung di depan gerbang DPRD Jabar itu diwarnai orasi dan bentangan spanduk berisi kritik terhadap Jokowi. Massa menilai kunjungan politik mantan presiden ke berbagai daerah, termasuk Jawa Barat, berpotensi menjadi bagian dari konsolidasi kekuatan politik menjelang kontestasi nasional mendatang.
Koordinator aksi, Hari Nugraha menyebut, penolakan tersebut dilandasi berbagai persoalan yang menurut mereka hingga kini belum tuntas dijawab kepada publik.
“Mengapa kita melakukan aksi ini? Karena kita khawatir, dan kita tahu bahwa Bapak Jokowi sampai saat ini secara hukum tidak jelas. Karena ketika beliau menjadi Wali Kota, menjadi Gubernur, bahkan menjadi Presiden RI tidak bisa menunjukkan ijazahnya. Sehingga ini adalah membohongi rakyat,” ujar Hari.
Ia mengatakan, masyarakat yang tergabung dalam GAUM-K dan GMKR menolak, apabila Jabar dijadikan panggung aktivitas politik yang melibatkan Jokowi, keluarga, maupun lingkaran pendukungnya.
“Sehingga kami dari masyarakat Jawa Barat, dan atas nama masyarakat Jawa Barat mewakili bahwa kami tidak sudi tanah Jawa Barat diinjak oleh Bapak Jokowi beserta anak-anaknya, beserta kroni-kroninya, apalagi mereka menjadi kembali penguasa di Indonesia,” ucapnya.
Meski belum mengetahui jadwal pasti kunjungan Jokowi ke Jawa Barat, Hari memastikan kelompoknya akan melakukan penolakan di setiap daerah yang menjadi tujuan safari politik tersebut.
“Kami tentu saja akan menghadang, akan menolak. Di manapun Jokowi akan hadir, kami dari seluruh komponen masyarakat Jawa Barat, dari ujung timur dan barat Jawa Barat ini kami akan menolak,” katanya.
Tak hanya berorasi, perwakilan massa juga diterima Komisi I DPRD Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasi secara resmi. Dalam audiensi tersebut, mereka menyerahkan sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada DPRD maupun aparat penegak hukum.
Salah satu poin utama yang disuarakan adalah penolakan terhadap kehadiran Jokowi di Jabar, apabila kunjungan tersebut mengandung unsur kampanye politik dan memanfaatkan simbol maupun nilai budaya masyarakat Sunda.
Massa juga mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kejaksaan Agung menelusuri sumber pendanaan safari politik Jokowi bersama PSI yang dilakukan di berbagai daerah.
Selain itu, mereka meminta DPRD Jawa Barat mengeluarkan sikap resmi untuk menolak praktik kampanye dini maupun kampanye terselubung di wilayah Jawa Barat.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan anggota dewan, massa turut mengajak masyarakat Jawa Barat mewaspadai potensi politik uang, penyebaran paham materialisme, serta dugaan pemanfaatan budaya lokal untuk kepentingan politik praktis.
Mereka juga mendesak aparat penegak hukum memproses Jokowi,atas berbagai kebijakan dan tindakan politik yang selama ini dipersoalkan kelompok tersebut.
Aksi berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian dan berakhir, setelah seluruh aspirasi disampaikan kepada DPRD Jawa Barat.***
Sumber : inilahkoran.id
