KOTA BEKASI – Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Rafi Priyatna kecewa terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam menanggapi aksi mahasiswa saat momen perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kota Bekasi di Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (10/3/2026).
Rafi menilai, respons Dedi tidak menjawab persoalan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut.
“Beliau langsung pergi meninggalkan massa aksi. Tapi langsung menyebar konten yang menurut kami mem-framing aksi yang kami lakukan,” ujar Rafi saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (11/3/2026).
Rafi menjelaskan, dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bekasi, terutama terkait penanganan banjir.
Ia juga menyoroti pembangunan polder di sejumlah kecamatan yang sebelumnya digadang-gadang menjadi salah satu solusi penanggulangan banjir.
Namun, menurutnya, banjir masih terjadi secara masif di sejumlah wilayah, termasuk di daerah yang berada di sekitar fasilitas tersebut.
“Hal ini kami duga terjadi karena pemerintah kurang mengkaji terkait bagaimana polder ini berfungsi secara maksimal,” kata dia.
Mahasiswa juga menuntut normalisasi aliran sungai yang dinilai belum merata di Kota Bekasi. Rafi menyebut masih terdapat bangunan komersial yang berdiri di bantaran sungai dan dinilai mengganggu aliran air.
“Hari ini kami masih menemui beberapa titik bangunan komersial yang masih berdiri dan mengganggu aliran sungai,” ujarnya.
Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan kinerja anggota DPRD Kota Bekasi terkait penyertaan modal kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Rafi menyebut nilai penyertaan modal tersebut mencapai sekitar Rp 48 miliar dan diduga belum memiliki dasar peraturan daerah (Perda), sebagaimana tercantum dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024.
“Dalam hal ini juga kami melihat tidak terjadinya asas-asas umum pemerintahan yang berpotensi menimbulkan dugaan korupsi secara massal di Kota Bekasi,” kata dia.
Rafi mengatakan, mahasiswa sempat berupaya menyampaikan sejumlah tuntutan langsung kepada Dedi Mulyadi. Namun, percakapan yang terjadi disebut hanya berlangsung singkat sebelum gubernur meninggalkan lokasi.
“Dia hanya menyampaikan bahwa ‘iya akan ditindaklanjuti’. Tentu kami selaku massa aksi itu kecewa,” ujar Rafi.
Ia menambahkan, mahasiswa sebenarnya tidak mengetahui bahwa Dedi Mulyadi menghadiri rapat paripurna tersebut.
“Kami baru mengetahui itu di lapangan, sehingga kami cukup antusias karena bisa bertemu langsung dengan beliau,” kata Rafi.
Menurut dia, sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, Dedi seharusnya dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terhadap persoalan yang disampaikan mahasiswa.
“Ini kan gubernur, pejabat yang kita pilih untuk menyerap aspirasi masyarakat se-Jawa Barat. Tapi kenapa hanya fokus melakukan konten saja?” kata dia.
Penjelasan Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi kemudian mengunggah momen tersebut lewat video di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71.
Dalam video itu, Dedi mengatakan akan mengevaluasi fungsi polder air yang disebut belum optimal dalam menangani banjir di Kota Bekasi.
Menurut dia, pemerintah perlu melihat lebih jauh persoalan teknis di lapangan sebelum menentukan langkah perbaikan.
“Polder air mana yang belum berfungsi? Kalau belum optimal nanti saya evaluasi. Problem-problemnya akan diselesaikan,” ujar Dedi, dikutip dari akun Instagram pribadinya.
Ia menambahkan, evaluasi tersebut akan melibatkan tim dan para ahli di bidang pengairan agar dapat mengetahui penyebab teknis dari persoalan banjir yang terjadi.
“Nanti problemnya di mana saja secara teknis harus dilihat bersama ahli pengairan agar bisa dicari solusinya,” kata dia.
Dedi juga menilai upaya penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan proses bertahap.
“Saya balik nanya, banjir tahun ini dengan tahun lalu tinggi mana? Tinggi tahun kemarin. Kita kan evaluasi tidak bisa sekaligus, kita lakukan secara bertahap,” ujar dia.***
Sumber : Kompas.com