BEKASI – Dalam rangka kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kabupaten Bekasi, Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Dinas Koperasi dan UMKM Bekasi tidak hanya fokus pada pembinaan produk makanan dan minuman.
Lebih dari itu, Dinas Koperasi dan UMKM Bekasi juga harus lebih inovatif dengan cara mengembangkan pembinaanya, dengan menyasar kepada proruk jasa dan barang.
Melalui kesempatan kunker ini, Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Dea Eka Rizaldi, SH juga mempertanyakan sampai sejauh mana keterlibatan Dinas Koperasi dan UMKM Bekasi dalam program pemerintah pusat, yaitu terkait program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
“Apakah masyarakat pelaku usaha UMKM pada bidang makanan dan minuman yang diluar dari keluarga koperasi bisa dilibatkan?. Sementara kita ketahui bersama bahwa koperasi memiliki slogan dari kita oleh kita dan untuk kita,” tanya Dea Eka, di ruang rapat Bupati Bekasi, Senin (20/1/2025).
Khusus untuk para pelaku UMKM, Dea Eka juga meminta agar Dinas Koperasi dan UMKM lebih mempermudah semua jenis pelayanan masyarakat. Khsusunya dalam pembuatan sertifikasi gratis.
Hal ini harus dilakukan, agar keberadaan UMKM di Bekasi semakin maju dan berkembang.
“Karena banyak UMKM kita yang ingin terlibat dalam program MBG, tetapi mereka belum terdaftar atau belum tersertifikasi di Dinas Koperasi dan UMKM,”
“Persoalannya memang beragam. Dan ada juga UMKM yang belum mengetahui prosedur sertifikasi. Maka sosialisasi tentang sertifikasi ini juga perlu lebih digencarkan,” timpalnya.
Pada dasarnya, sambung Dea Eka, kemajuan ekonomi kerakyatan akan bermuara di Dinas Koperasi UMKM dan BumDes. Termasuk keberadaan UMKM hari ini yang ingin terlibat dalam program MBG.
“Maka, kita minta semua jenis pelayanan koperasi dan UMKM lebih dipermudah. Jangan dipersulit, karena kita bekerja memang untuk menjadi pelayan masyarakat,” tandasnya.***
