Kamis, September 10, 2026
spot_img

Saan Mustopa : “Jangan Sampai Wajib Pajak Merasa Terteror”

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, mengingatkan pemerintah agar pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI Angkatan Darat (AD) dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak tidak menimbulkan kesan intimidatif terhadap masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Saan merespons terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/JP/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang membuka ruang pembangunan jejaring informasi melalui Babinsa TNI AD dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri.

Berita Lainnya  Terkait Oil Spill di Pesisir Pantai, DPRD Karawang Bentuk 'Tim Investigasi Independen'

Menurut Saan, upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak harus tetap mengedepankan pendekatan yang humanis.

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu mengingatkan agar pelibatan aparat tidak menimbulkan persepsi bahwa wajib pajak berada dalam tekanan.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media seusai Rapat Paripurna Ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

“Terkait dengan petugas pajak yang menggandeng Babinsa jangan sampai nanti ada kesan menakut-nakuti, seakan-akan wajib pajak itu ditakut-takuti dan menimbulkan rasa ketakutan. Jangan sampai nanti para wajib pajak itu merasa terteror,” kata Saan.

Berita Lainnya  Ketua DPRD Kota Malang Sepakat Hentikan dan Evaluasi Total Program MBG

Saan menilai Direktorat Jenderal Pajak perlu mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut, terutama karena Babinsa dan Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok yang berbeda dengan fungsi administrasi perpajakan.

“Nah ini penting sekali ya, jadi sebelum melakukan ini penting sekali dari pajak ini untuk memikirkan dampak dengan menggandeng institusi yang memang bukan tugasnya, bukan ranahnya, jadi sekali lagi penting sekali,” ujarnya.

Legislator Fraksi NasDem itu menegaskan peningkatan kepatuhan pajak merupakan tujuan yang harus didukung seluruh pihak.

Berita Lainnya  Ketua Komisi I DPRD Jabar Evaluasi Persiapan Pilkades Digital di Karawang

Namun, pelaksanaannya perlu tetap memperhatikan batas kewenangan masing-masing institusi agar tidak memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.***

Sumber : partainasdem.id

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kini Giliran Ratusan Siswa di 2 Sekolah di Pati Keracunan MBG

PATI - Keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di dua sekolah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (9/9/2026). Ratusan korban merupakan siswa...

Apa Kabar Kasus Dugaan Pelecehan Sekpri Wabup Sumedang, PERADI : “Ini Bisa Jadi Presenden Buruk Kepemimpinan Dedi Mulyadi”

BANDUNG - Sepekan lebih 'Tim Investigasi' telah dibentuk Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), dalam menyikapi dugaan kasus pelecehan seksual terhadap RY yang...

Sempat Didemo Siswa, ‘Guru Cabul’ di SMAN 1 Pamanukan Ditetapkan Tersangka

SUBANG - Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Subang menetapkan AT, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 1 Pamanukan sebagai tersangka atas...

Sempat Mangkir, Tersangka HJ Akhirnya Penuhi Panggilan Penyidik, Langsung Dijebloskan ke Jeruji Besi

KARAWANG - Setelah sebelumnya sempat Mangkir dari panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, HJ - salah seorang tersangka dugaan kasus korupsi penyaluran Kredit Pemilikan...

Giliran Ratusan Siswa dan Guru di MAN 2 Rembang yang Keracunan MBG

REMBANG - Sebanyak 271 siswa dan tujuh guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Rembang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mendadak mengalami gejala ketacunan...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan