BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyiapkan opsi tunda bayar untuk sejumlah proyek yang dikerjakan pada 2026.
Langkah ini dipertimbangkan setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar gagal memperoleh pinjaman sebesar Rp3,4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Meski menghadapi tekanan keuangan daerah, Dedi menegaskan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat tetap berjalan.
Pemprov Jabar tidak berencana menghentikan proyek yang telah menjadi prioritas pada tahun ini.
Sebagai gantinya, pemerintah daerah membuka kemungkinan pembayaran sejumlah pekerjaan diselesaikan pada tahun anggaran 2027.
Dedi menilai opsi tunda bayar dapat menjadi salah satu jalan untuk menjaga pembangunan tetap berlangsung tanpa menambah beban bunga pinjaman.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan pilihan pembiayaan secara cermat di tengah kondisi fiskal yang sedang menghadapi tekanan.
“Pilih mana, pilih tunda bayar, pilih pinjam ada bunganya?” kata Dedi, dikutip Sabtu 24 Oktober 2026.
Ia juga menegaskan, keterbatasan anggaran tidak seharusnya langsung membuat pemerintah mengorbankan pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Ya, mungkin terjadi tunda bayar, kan enggak ada masalah. Tunda bayar itu cermin bahwa pemerintah serius membelanjakan uangnya untuk kepentingan pembangunan,” ujarnya.
Dedi menjelaskan, tekanan fiskal yang dialami Pemprov Jabar berkaitan dengan penundaan penyaluran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh pendapatan daerah yang tidak mengalami peningkatan.
Penundaan penerimaan DBH turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur arus kas untuk membiayai berbagai program pembangunan.
“Sebenarnya kan bukan karena faktor pendapatan yang tidak meningkat. Faktornya kan karena dana DBH-nya ditunda pembayarannya. Ya, nanti mungkin suatu saat akan diberikan,” tuturnya.
Situasi tersebut membuat Pemprov Jabar perlu menyesuaikan pengelolaan anggaran agar kewajiban belanja tetap dapat ditangani sesuai kemampuan keuangan daerah.
Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah mengevaluasi kegiatan yang belum mendesak. Belanja yang dinilai belum menjadi prioritas berpeluang dialihkan ke tahun berikutnya.
Dedi menegaskan, penyesuaian anggaran tidak berarti seluruh proyek infrastruktur akan digeser ke 2027.
Pemprov Jabar tetap memprioritaskan pekerjaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dan telah direncanakan untuk dilaksanakan pada 2026.
“Enggak, infrastruktur enggak digeser. Tetap dilaksanakan sekarang. Belanja-belanja lain yang menurut kami itu tidak urgen, itu digeser tahun depan,” kata Dedi.
Dengan kebijakan tersebut, Pemprov Jabar berupaya menjaga pelaksanaan pembangunan sekaligus menata kembali belanja daerah yang belum mendesak.***
Artikel ini telah tayang di Radar Cirebon.com