Sabtu, November 7, 2026
Google search engine

Soal Usulan Pergantian Nama Jawa Barat, Seluruh Fraksi DPRD Jabar Beri ‘Lampu Hijau’

BANDUNG – Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Tatar Sunda memasuki babak baru setelah seluruh fraksi di DPRD resmi memberikan lampu hijau untuk melanjutkan usulan ini ke tahapan legislasi berikutnya.

Hal itu disepakati dalam audiensi antara Komisi I DPRD Jabar dengan sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di Ruang Komisi I, Bandung, Kamis (2/7) pekan lalu.

Selanjutnya, pembahasan lebih jauh akan menunggu putusan pimpinan DPRD Jabar hingga pemerintah pusat.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati menjelaskan pembahasan usulan perubahan nama tersebut bukan tanpa alasan.

Berita Lainnya  Hashim Sebut Seharusnya Tukang Cukur hingga Warteg Dikenai Pajak untuk Biayai MBG dan Kopdes

Menurutnya, salah satu pertimbangan utama DPRD melanjutkan aspirasi itu ke tahap legislasi adalah demi menjaga identitas budaya Sunda yang dinilai mulai tergerus.

“Urgensinya karena identitas jati diri suku Sunda terancam punah,” kata politikus PKB itu, Senin (6/7) dikutip dari detikJabar.

Rahmat menekankan, langkah DPRD yang menerima usulan bukan berarti langsung menyetujui perubahan nama provinsi.

Dia menjelaskan tahapan saat ini baru sebatas memberikan ruang agar aspirasi masyarakat tersebut dikaji melalui mekanisme legislasi yang berlaku.

Menurutnya usulan pergantian nama resmi daerah bukanlah barang baru di Indonesia. Menurutnya, wacana tersebut memiliki sejarah panjang, bahkan sudah berkembang sejak awal Indonesia merdeka.

Berita Lainnya  Pakai Bahasa Jawa, Anggota Parlemen Malaysia Desak Prabowo Segera Tangani Karhutla

“Usulan ini memiliki sejarah panjang bahkan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu ini usulan mayoritas warga yang tahu ilmu dan sejarahnya,” ujarnya.

Atas dasar itu, dia mengatakan DPRD Jabar menilai usulan tersebut layak dibahas secara resmi melalui penyusunan naskah akademik, kajian komprehensif, serta tahapan legislasi lainnya sebelum diputuskan.

Di satu sisi, Rahmat mengakui perubahan nama bakal membawa konsekuensi anggaran. Namun, menurutnya, aspek pembiayaan akan dihitung secara cermat apabila usulan tersebut nantinya disetujui.

Berita Lainnya  Warga Kembali Terpapar Gas Kaustik, LBH Cakra Indonesia Desak PT. Pindo Deli 2 Diproses Pidana Korporasi

“Biayanya akan dihitung dan menjadi belanja daerah dari APBD,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Jawa Barat telah menggelar rapat kerja bersama Koordinator dan Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat, pekan lalu.

Hasil rapat menyepakati agar aspirasi perubahan nama menjadi Provinsi Sunda dilanjutkan ke proses legislasi resmi.***

Sumber : DetikJabar

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Aksi Women’s March Jakarta Sampaikan 9 Tuntutan, Sempat Dorong-dorongan dengan Polisi

JAKARTA - Aksi unjuk rasa Women's March Jakarta (WMJ) 2026 yang digelar hari ini, Sabtu, 7 November 2026, sempat diwarnai ketegangan berupa aksi saling...

Terbakar Api Cemburu, Pria ini Injak-injak Kekasihnya hingga Meninggal Dunia

KARAWANG - Polresta Karawang telah menangkap seorang pemuda berinisial RHT atau RH (20) setelah diduga melakukan penganiayaan brutal terhadap kekasihnya, AAP (22), hingga meninggal...

Tahanan Perempuan Hamil di Dalam Sel, Kapolsek Dompu Dicopot, Anggotanya Diperiksa Propam Polda NTB

DOMPU - Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, mendadak dicopot dari jabatannya. Pencopotan terjadi ketika viral isu mengenai seorang tahanan perempuan yang dikabarkan hamil di dalam...

Jokowi Marah di Persidangan, Karena Dokter Tifa Sempat Datangi Makam Orang Tuanya

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku sangat tersinggung dan marah ketika hadir sebagai saksi pelapor dalam sidang kasus dugaan ijazah palsu...

Tiga Jari Putus Setelah Alami Kecelakaan Kerja, Karyawati di Bekasi Dipaksa Tetap Bekerja, Disodori Surat Perjanjian Tak Menuntut

BEKASI - Nasib pilu kasus kecelakaan kerja dialami oleh Rindi Natasya (22 tahun), karyawati PT Daehyun Bobbin Indonesia yang berlokasi di kawasan Industri Jababeka...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan