Jumat, November 13, 2026
Google search engine

Soal Usulan Pergantian Nama Jawa Barat, Seluruh Fraksi DPRD Jabar Beri ‘Lampu Hijau’

BANDUNG – Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Tatar Sunda memasuki babak baru setelah seluruh fraksi di DPRD resmi memberikan lampu hijau untuk melanjutkan usulan ini ke tahapan legislasi berikutnya.

Hal itu disepakati dalam audiensi antara Komisi I DPRD Jabar dengan sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di Ruang Komisi I, Bandung, Kamis (2/7) pekan lalu.

Selanjutnya, pembahasan lebih jauh akan menunggu putusan pimpinan DPRD Jabar hingga pemerintah pusat.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati menjelaskan pembahasan usulan perubahan nama tersebut bukan tanpa alasan.

Berita Lainnya  Seorang Remaja di Bogor Tewas Dibacok Usai Laga Persib Bandung vs Garudayaksa

Menurutnya, salah satu pertimbangan utama DPRD melanjutkan aspirasi itu ke tahap legislasi adalah demi menjaga identitas budaya Sunda yang dinilai mulai tergerus.

“Urgensinya karena identitas jati diri suku Sunda terancam punah,” kata politikus PKB itu, Senin (6/7) dikutip dari detikJabar.

Rahmat menekankan, langkah DPRD yang menerima usulan bukan berarti langsung menyetujui perubahan nama provinsi.

Dia menjelaskan tahapan saat ini baru sebatas memberikan ruang agar aspirasi masyarakat tersebut dikaji melalui mekanisme legislasi yang berlaku.

Menurutnya usulan pergantian nama resmi daerah bukanlah barang baru di Indonesia. Menurutnya, wacana tersebut memiliki sejarah panjang, bahkan sudah berkembang sejak awal Indonesia merdeka.

Berita Lainnya  Heboh Jasad Bayi Berubah Jadi Bantal Guling Saat akan Dimakamkan

“Usulan ini memiliki sejarah panjang bahkan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu ini usulan mayoritas warga yang tahu ilmu dan sejarahnya,” ujarnya.

Atas dasar itu, dia mengatakan DPRD Jabar menilai usulan tersebut layak dibahas secara resmi melalui penyusunan naskah akademik, kajian komprehensif, serta tahapan legislasi lainnya sebelum diputuskan.

Di satu sisi, Rahmat mengakui perubahan nama bakal membawa konsekuensi anggaran. Namun, menurutnya, aspek pembiayaan akan dihitung secara cermat apabila usulan tersebut nantinya disetujui.

Berita Lainnya  PNS di Bandung Meninggal Dunia, Setelah Pergoki Pencurian Ayam Bangkok

“Biayanya akan dihitung dan menjadi belanja daerah dari APBD,” tegasnya.

Sebelumnya, Komisi I DPRD Jawa Barat telah menggelar rapat kerja bersama Koordinator dan Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat, pekan lalu.

Hasil rapat menyepakati agar aspirasi perubahan nama menjadi Provinsi Sunda dilanjutkan ke proses legislasi resmi.***

Sumber : DetikJabar

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Akhirnya Gibran Lepas dari ‘Lingkaran Setan’

JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 memicu berbagai reaksi dari kalangan pendukung dan...

Wapres Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri

JAKARTA - Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, pada Kamis, 12...

Ahok: ” Gak Ada Jaminan Prabowo Tidak Sikat Jokowi”

JAKARTA - Video lama pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari wawancara eksklusif pada Februari 2024 kembali viral di media sosial pada November 2026. Dalam potongan...

120 Anggota DPR Ajukan Usulan HMP Pemakzulan Wapres Gibran

JAKARTA - Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi secara resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming...

Hercules Diperiksa KPK, Summarecon ‘Bermain Kotor’

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya Hercules Rosario Marcal (HRM) mengungkapkan materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik Komisi...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan