Senin, Juni 15, 2026
spot_img

Polda Jawa Barat Bebaskan Ratusan Mahasiswa

BANDUNG – Polda Jawa Barat membebaskan ratusan mahasiswa yang terlibat aksi unjuk rasa di Kota Bandung.

Mereka yang dibebaskan, yakni mereka yang sebelumnya telah menjalani pemeriksaan saat pecahnya kerusuhan unjuk rasa terhitung pada Jumat (29/8) sampai dengan Senin (1/9).

Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan mengatakan yang menjadi pertimbangan adalah ratusan mahasiswa yang ditangkap itu masih dapat dibina, sehingga dilepaskan oleh kepolisian.

“Jadi memang kepada mereka ini, masih dapat dilakukan pembinaan. Mereka punya masa depan juga,” kata Kapolda Jabar melalui Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, Jumat (5/9).

Berita Lainnya  Polemik Theatre Night Mart, Toto : "Ada Indikasi Sarat Kepentingan Persaingan Bisnis THM"

LBH Bandung sebelumnya mencatat penangkapan secara acak oleh kepolisian di Bandung. Total 147 orang ditangkap.

Dari jumlah tersebut, 23 orang ditangkap pada tanggal 29 Agustus, 83 orang ditangkap pada 30 Agustus, dan 9 orang ditangkap pada 31 Agustus.

Jika dibedakan berdasarkan kategori usia, dari total 147 orang, 110 orang yang ditangkap adalah dewasa, sementara 37 orang lainnya adalah anak di bawah umur. Semua demonstran yang ditangkap dibawa ke Markas Besar Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Berita Lainnya  Menteri HAM Pigai Tak Setuju Begal Ditembak Mati

Hendra mengatakan, pertimbangan lainnya para mahasiswa tersebut juga dianggap tidak melarikan diri, serta tidak ditemukan upaya untuk menghilangkan barang bukti. Dengan segala pertimbangan itu, Polda Jabar menyatakan mengedepankan restorative justice kepada mereka yang sebelumnya diamankan.

“Mereka-mereka ini juga sudah menyatakan diri, dengan tidak akan mengulangi perbuatannya,” kata dia.

Berdasarkan data, sejak 29 Agustus hingga 2 September 2025, Polda Jawa Barat dan Polres Jajaran telah mengamankan total 727 orang. Dari jumlah tersebut, 670 orang diberikan pembinaan, sementara 57 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan.

Berita Lainnya  Dugaan Penyimpangan Revitalisasi Pasar Kranji Baru Dilaporkan ke Kejari Kota Bekasi
Poster edit Redaksi Opiniplus.com

Artikel ini telah terbit di CNN Indonesia “Masih Bisa Dibina, Ratusan Mahasiswa Dibebaskan dari Polda Jabar” selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250905143244-20-1270449/masih-bisa-dibina-ratusan-mahasiswa-dibebaskan-dari-polda-jabar.

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Pimpin Langsung Sidak, Bupati Aep Temukan THM hingga Minol Tak Berizin

KARAWANG - Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh memimpin langsung agenda inspeksi mendadak (sidak) terhadap beberapa Tempat Hiburan Malam (THM), pada Sabtu (13/6/2026) malam. Didampingi Wakil...

Polemik Theatre Night Mart, Toto : “Ada Indikasi Sarat Kepentingan Persaingan Bisnis THM”

KARAWANG - Sejak awal kali pertama beroperasi, dugaan 'aksi kucing-kucingan' dengan Pemkab Karawang dilakukan Theatre Night Mart - tempat hiburan malam (THM) di Jalan...

Gegara Berselisih di Medsos, Remaja di Bekasi Tewas Dikeroyok, 6 Pelaku Diamankan

KOTA BEKASI - Sebanyak enam orang diamankan Polres Metro Bekasi Kota, karena diduga terlibat dalam kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang menyebabkan remaja berinisial SRR...

Ayah Biadab di Karawang, Anak Kandung Usia 3 Tahun ‘Digares’ juga

KARAWANG - J (39), seorang ayah yang merupakan warga Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ini terpaksa dicokok polisi, setelah diduga memerkosa anak kandung...

Mendikdasmen Klaim 43 Juta Siswa Ingin Program MBG Dilanjutkan

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengeklaim, 43 juta murid penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) menginginkan programnya lanjut. Dia menyebutkan,...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan