Sejumlah emak-emak pedagang di Kabupaten Subang melakukan aksi demonstrasi. Mereka menuntut Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) segera merealisasikan janjinya yang akan memberikan kompensasi atas pembongkaran kios-kios pedagang di sepanjang Jalan Tambakan hingga Jalan Cagak.
Aksi yang digelar pada Selasa (10/6/2025) pagi di Tugu Nanas, Kecamatan Jalancagak, dan dilanjutkan ke Kantor Gubernur Jawa Barat.
Bupati Subang, Reynaldy menyebut aksi demo tersebut  ada yang menunggangi untuk memanfaatkan situasi.
“Saya sangat menyayangkan Pedagang jangan mau dihasut atau dipolitisasi oleh oknum tertentu. Saya lihat koordinator aksinya bukan dari pedagang asli, tapi ada dari oknum ormas dan LSM,” ujar Reynaldi dikutip di Instagramnya @reynaldyputraofficial.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan sejumlah bentuk kompensasi, termasuk uang tunggu selama dua bulan, namun proses tersebut masih menunggu arahan lebih lanjut dari Gubernur Jawa Barat.
“Sabar, uang tunggu dua bulan akan kami berikan minggu-minggu ini. Tapi karena ada pihak yang memprovokasi, kami menunggu arahan dari Pak Gubernur,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa proses penertiban dilakukan tanpa menggunakan anggaran APBD, sehingga butuh waktu dalam proses realisasinya.
“Saya mohon kesabaran, karena ada lebih dari 400 pedagang yang terdampak dari Tambakan sampai Jalancagak. Kami tidak menggunakan APBD, jadi prosesnya bertahap,” jelasnya.
Ia juga menyindir pihak-pihak yang memobilisasi pedagang tanpa solusi konkret.
“Yang mau kami urus, akan kami bantu. Tapi kalau tidak mau diurus, ya tanyakan saja ke koordinator yang mengajak ke Gedung Sate,” tegasnya.
Kang Rey juga menghimbau kepada para pedagang agar jangan mau di politisasi.
“Kenapa saya bilang jangan mau di politisasi, karena bisa kita lihat dari izin yang mereka sampaikan ingin mendemo, itu koordinatornya sama sekali orang-orangnya tidak ada yang pedagang disitu, mungkin juga koordinatornya tidak tahu permasalahan intinya disitu seperti apa, kita sama-sama lihat dalam surat demo koordinatornya bukan dari pedagang disitu asli, ada dari oknum ormas dan LSM, kita bisa sama-sama menilai itu,” tuturnya.
Jujur, sambung Kang Rey, pemerintah itu tidak ada kewajiban untuk memborong dagangannya, untuk memberikan uang tunggunya, untuk menempatkannya.
Karena itu kata Kang Rey, berdagangnya sendiri berdiri bukan pada tempatnya. Seharusnya itu salah, tapi bayangkan, yang salahpun kita mencoba mencari kebaikan di dalamnya, dengan mengganti dagangannya, memberikan uang duduknya, menempatkan ketempat yang layak nantinya.
“Jadi, kalau kita disebut tidak sayang kepada masyarakat, harus seperti apalagi kita, saya hanya meminta masyarakat untuk sabar dan jangan mau terprovokasi,” pungkasnya.
Sumber : TribunJabar