Para wartawan dari berbagai media massa melakukan aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Karawang – Jawa Barat, Selasa (10/6/2025).
Para insan pers ini menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) dan Majelis Hakim PN Karawang untuk memberikan vonis bebas terhadap terdakwa Yusup Saputra (Lurah Gudel), karena diduga telah dikriminalisasi atas kasus hukum yang dipaksakan masuk peradilan.
Diberitakan sebelumnya, YS dituntut 1 tahun penjara oleh jaksa, karena disangka mencemarkan nama baik Kades Pinayungan ‘E’ Telukjambe Timur, atas pernyataannya sebagai narasumber (narsum) di media massa yang mengkritik pengelolaan CSR perusahaan yang dikelola BUMDes Pinayungan.
Pernyataan Yusup di media massa ini terjadi pada tahun 2023. YS yang dilaporkan Kuasa Hukum Kades Pinayungan ke Polres Karawang, akhirnya kasusnya kembali naik ke persidangan di tahun 2025.
Hari ini Selasa (10/6/2025), YS kembali menjalani persidangan di PN Karawang dengan agenda pledoi- pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa.
Simon Fernando Tambunan SH, kuasa hukum YS menyampaikan, terkait perkara seperti ini (narsum media massa jadi tersangka), maka berpotensi banyak terjadi. Seharusnya, kata Simon, ketika menemui laporan seperti ini (sengketa pers), Jaksa maupun penyidik kepolisian mengembalikannya ke ranah Dewan Pers.
“Bukan jadi ajang kriminalisasi. Jangan sampai ke depan ada korban-korban berikutnya seperti Pak Lurah Gudel. Ditekan, kemudian dikriminalisasi,” tutur Simon, usai menjalani persidangan.
Simon menegaskan, UU No. 40 tahun 1999 tentang pers mengatur bahwa terkait sengketa pers harus dikembalikan ke Dewan Pers. Yaitu dimana ada hak jawab bagi mereka yang tidak menerima pernyataan di media massa.
Kemudian, ada keputusan MK yang menyebutkan bahwa prasa orang lain itu tidak boleh bersifat pribadi. “Jadi pejabat itu jangan tersinggung ketika dikritik oleh warganya,” kata Simon.
Menurut Simon, perjuangan hari ini yang dilakukannya bukan hanya membela kepentingan terdakwa YS untuk divonis bebas. Melainkan juga perjuangan untuk menyampaikan kritik dan pendapat terhadal pemerintah melalui media massa.
“Ini juga perjuangan kebebasan pers. Karena kenapa?, kalau temen-temen mewancarai narasumber, kemudian narasumber itu jadi terpidana, maka wartawannya juga sama akan menjadi terpidana,” katanya.
Ditegaskan Simon, negara ini merupakan negara hukum yang tidak boleh dijadikan alat oleh penguasa. Terlebih, ini hanya sekelas kepala desa yang ketika dikiritik, maka penjarakan saja warganya.
“Makanya kami selaku kuasa hukum, mari kita berjuang bersama. Kita tegakkan kebebasan pers, kita tegaskan kebebasan berekspresi, kita tegakkan di dalam mempoleh dan menyampaikan informasi,” tutup Simon.
Sementara terpantau saat jalannya persidangan, selain membentangkan spanduk, para wartawan juga melakukan orasi di depan PN Karawang.
Uniknya sebagai bentuk aksi solidaritas, para wartawan juga makan siang bersama dengan menikmati nasi liwet di atas daun pisang di depan gerbang PN Karawang.***