Senin, April 6, 2026
spot_img

Penghargaan UHC Awards, Ghazali Center : ini Indikator Pemerintahan Inklusif Aep-Maslani

KARAWANG – Ghazali Center Research & Consulting menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Karawang atas penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan jaminan kesehatan bagi masyarakat secara merata.

Universal Health Coverage (UHC) merupakan indikator penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang memastikan seluruh warga memiliki akses terhadap layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tanpa hambatan finansial.

Capaian Kabupaten Karawang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan kesehatan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Direktur Ghazali Center Research & Consulting, Lili Gojali, S.Pd menyampaikan bahwa penghargaan Universal Health Coverage Awards 2026 yang diraih Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menghadirkan kebijakan kesehatan yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat.

Berita Lainnya  Asal-usul Fenomena Penyapu Koin yang Sempat Bikin Dedi Mulyadi Naik Pitam

“Kami mengapresiasi komitmen Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, SE beserta jajaran dalam menyediakan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau. Semoga capaian ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik,” ujar Lili Gojali, Selasa (27/1/2026).

Lebih lanjut, Lili menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Karawang, tetapi juga penting dalam konteks penguatan pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan indeks kesehatan di tingkat nasional.

Ghazali Center Research & Consulting memandang bahwa penghargaan ini merupakan indikator positif atas efektivitas tata kelola pemerintahan daerah dalam menjawab kebutuhan kesehatan publik secara strategis.

Berita Lainnya  Profil 3 Calon Ketua KADIN Karawang, Berebut Restu Bupati Aep

Ke depan, peningkatan kualitas layanan kesehatan daerah akan menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan daya saing regional dan nasional.

Sebelumnya diberitakan, atas konsistensinya dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya mengalokasikan anggaran BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Aep – Maslani diganjar penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards.

Penghargaan ini sendiri diterima langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh yang mewakili Pemerintah Kabupaten Karawang, bertempat di Ballroom JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Berita Lainnya  Belum Kantongi Izin, Satpol PP Purwakarta Segel Usaha Peternakan Ayam

Lewat penghargaan ini, Pemkab Karawang menunjukan komitmennya dalam mendukung jaminan sosial masyarakat melalui alokasi anggaran BPJS Kesehatan, 98% dari total jumlah penduduk.

Tingkat keaktifan dalam melunasi iuran jaminan kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 85% juga menjadi alasan pemberian penghargaan ini.

“Pada tahun 2025, Pemkab Karawang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 286 miliar untuk membayar iuran BPJS bagi masyarakat kurang mampu. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus meringankan beban masyarakat,” tutur Bupati Aep.***

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

DAU hingga Dana Desa Bisa Biayai Kopdes Merah Putih

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan aturan baru terkait pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Aturan ini membuka penggunaan dana transfer ke daerah...

Bantah Tudingan Danai Kasus Ijazah Jokowi,  Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim

JAKARTA -  Wakil Presiden RI ke-10 dan ke12 Jusuf Kalla (JK) bakal melaporkan tudingan dirinya sebagai pendana kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7...

KDM akan Tindak Pungli ‘Nembak KTP’ Rp 700 Ribu hingga Tarif Ilegal Jembatan Cirahong

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi segera menindaklanjuti dugaan pungutan liar yang terjadi pada seorang warga Kabupaten Bandung Barat saat akan membayar pajak...

SMK IDN Bogor Laporkan Keputusan Dedi Mulyadi ke Kemendagri dan Ombudsman

JAKARTA - Polemik pencabutan izin operasional SMK Islamic Development Network (IDN) Boarding School Jonggol, Bogor makin berlarut-larut. Setelah pihak kuasa hukum SMK IDN banding...

Polisi Buru Para Preman Kampung yang Aniaya Pemilik Hajatan hingga Tewas

PURWAKARTA - Polres Purwakarta terus melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan pengeroyokan terhadap Dadang, warga Desa Kertamukti Kecamatan Campaka, yang tewas usai dikeroyok oleh sejumlah...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan