Mungkin terhitung dari satu bulan lalu, Anggota DPRD Jawa Barat, Fraksi PDI Perjuangan mendapat sorotan publik, atas sikap kritis atau sikap kontranya terhadap beberapa kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi.
Sehingga di media sosial, netizen dihadapkan kepada tiga pilihan : membela KDM, membela Ono Surono, atau menjadi netizen pasif untuk tidak ikut berkomentar.
Banyak netizen menyimpulkan bahwa Fraksi PDI-P di DPRD Jabar merupakan satu-satunya fraksi yang bersebrangan dengan kebijakan KDM. Sehingga setiap postingan Anggota Fraksi PD-P yang menyinggung KDM, selalu ditanggapi ‘nyinyir’ oleh netizen.
Bahkan dalam salah satu video viral di medsos, netizen menyimpulkan KDM sedang ‘nyuekin’ Ono Surono, hanya karena alasan KDM tidak menyalami Wakil Ketua DPRD Jabar tersebut.
Namun pemandangan kontradiktif terlihat di Rapat Paripurna DPRD Jabar pada Kamis (22/5/2025) kemarin. Yaitu dimana saat KDM akhirnya hadir langsung di rapat paripurna anggota dewan yang terhormat tersebut.
Suasana hangat dan keakraban terlihat antara KDM dengan Ono Surono maupun anggota DPRD Jabar lainnya.
Terlepas dari pro kontra pembelaan terhadap KDM atau Ono Surono yang masih dilakukan netizen, KDM dan Ono Surono sepertinya masih memegang teguh prinsip ‘Trias Politica’.
Yaitu dimana masih menjadikan kritik antar lembaga sebagai bagian dari proses demokrasi untuk mencapai kebaikan pembangunan.
Karena negara ini tidak bisa dibangun sendiri. Melainkan harus melibatkan unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang harus saling mengisi.
Di dalam panggung politik, KDM memang terlihat lebih menarik perhatian publik dibanding Ono Surono. Karena KDM didukung oleh jutaan followers media sosialnya, baik itu YouTobe, TikTok, Instagram maupun media sosial lainnnya.
Sehingga setiap kebijakan KDM yang dianggap agak ‘nyeleneh’ selalu mengundang perhatian publik. Baik itu dari lembaga-lembaga yang kontra, media massa yang sering mempublikasikannya, maupun para netizen yang selalu menantikan konten-konten media sosialnya.
Namun demikian, begitulah panggung politik. Karena apapun ceritanya, antara KDM dengan Ono Surono maupun pejabat publik lainnya, semuanya merupakan pejabat negara yang memiliki ciri khas dan cara masing-masing untuk membangun sebuah negara.
Terlebih mereka telah disumpah atas nama agama dan digajih negara melalui pajak rakyat.
Selama semuanya masih memegang prinsip ‘Trias Politica’ dan tidak adu jotos dengan fisik, maka sebagian pengamat politik justru menilai jika perseteruan antara KDM dengan Ono Surono maupun pejabat negara lainnya merupakan bagian dari proses demokrasi yang diwajarkan.
Karena begitulah seharusnya negara yang dibangun atas prinsip ‘Trias Politica’. Yaitu dimana antara eksekutif, legislatif dan yudikatif harus saling mengisi. Meskipun beberapa cara yang dilakukan terkadang mengundang kontroversi publik.***
Ditulis ;
ADE KOSASIH, SE
Pimred Opiniplus.com