KARAWANG – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi mengenai jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB ternyata tidak hanya dikeluhkan para orangtua siswa yang jarak rumah dengan sekolahnya jauh. Tetapi juga mulai keluhkan kalangan pekerja atau buruh pabrik yang setiap pagi hari harus bermacet-macetan di jalanan.
Pasalnya, semenjak kebijakan tersebut diterapkan, kini kondisi di jalanan Karawang setiap pagi terlihat macet total. Karena antara buruh yang berangkat kerja dengan orang tua siswa yang mengantarkan anaknya ke sekolah berebut jalan untuk mengejar waktu.
Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Karawang, Dion Untung Wijaya mengatakan, kebijakan KDM tentang jam masuk sekolah tidak relevan diterapkan di daerah industri seperti Karawang. Menurutnya, jam tersebut bertepatan dengan waktu sibuk para buruh berangkat kerja.
“Sekarang jalanan tambah padat dan membahayakan sejak kebijakan tersebut diterapkan. Ini membingungkan, karena di Jakarta justru diatur agar jam kerja dan jam sekolah tidak bentrok, tapi di Jawa Barat malah sebaliknya,” ujar Dion dilansir dari iNewsKarawang.
KSPSI saat ini tengah mengkaji dampak kebijakan tersebut. Jika hasil evaluasi menunjukkan lebih banyak dampak negatif bagi buruh, Dion memastikan pihaknya akan mengambil langkah tegas.
“Kami akan mulai dengan mengirim surat dan audiensi. Tapi kalau tidak ditanggapi, aksi demonstrasi besar-besaran menjadi opsi terakhir,” katanya.
Dion menyebut, saat ini banyak buruh harus terlambat masuk kerja karena kemacetan di jalanan Karawang. Terlebih lagi mereka harus mengantar anaknya ke sekolah lebih pagi. Dampaknya, mereka terancam pemotongan gaji hingga sanksi dari perusahaan.
“Ini dilema. Kalau masuk sekolah jam 7 atau 8 masih bisa diatur. Sekarang lebih repot. Buruh jadi bingung, pilih kerja atau anak,” katanya.
Dion juga menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi terlalu tergesa-gesa tanpa melihat efek jangka panjang terutama bagi para buruh.
“Kebijakan tersebut hanya diterapkan untuk jangka pendek saja, dia (Dedi Mulyadi) tidak mengkaji dulu, jadi seolah-olah kebijakan itu spontan. Jadi jangan disamakan dengan di konten, kebijakan kan menyangkut orang banyak, dan kepentingannya kan beda-beda,” katanya.
Dion berharap Pemerintah segera mengevaluasi kebijakan tersebut dan mengembalikan jam masuk sekolah seperti semula.
“Kalau dipaksakan terus, dampaknya serius. Mulai dari gaji dipotong, kondisi kerja turun, sampai ancaman PHK. Buruh tidak boleh jadi korban kebijakan yang tidak matang,” tandasnya.***