Selasa, September 22, 2026
Google search engine

Berani Tidak Periksa Walikota dan Anggota DPRD, Kajari Kota Bekasi : Berani!

KOTA BEKASI – Sejumlah elemen mahasiswa dan pemuda Kota Bekasi yang menamai dirinya Titah Rakyat, Tri Nusa, Formasi (Forum Mahasiswa Bekasi) menggelar aksi unjuk rasa terkait penanganan kasus dugaan korupsi alat olahraga tahun anggaran 2023 di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi.

Penanganan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi baru menetapkan tiga tersangka yakni AZ selaku mantan Kepala Dispora, MAR selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan AM selaku Direktur PT Cipta Ilmu Abadi (CIA).

Berita Lainnya  Diduga Peras 21 Kepala Sekolah, Dua Staf Dinas Pendidikan Banyuasin Kena OTT di Hotel

Massa meneriakan dan menuntut Kejari Kota Bekasi untuk berani memeriksa Walikota Bekasi Tri Adhianto dan sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDIP.

Dalam aksinya, massa memberikan print out foto-foto sejumlah anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi saat membagi-bagikan alat-alat olahraga pada warga.

Kordinator Aksi Ali mengatakan, Kejari Kota Bekasi harus berani memeriksa Walikota dan anggota dewan yang terlibat kasus korupsi alat olahraga. Sehingga terang benderang aliran uang korupsi dari proyek yang merugikan negara sebesar Rp4,7 miliar itu.

Berita Lainnya  Sempat Mangkir, Tersangka HJ Akhirnya Penuhi Panggilan Penyidik, Langsung Dijebloskan ke Jeruji Besi

“Berani tidak Kajari Kota Bekasi memeriksa Walikota Bekasi dan Anggota Dewan yang terlibat?. Ini aja poin yang juga dipertanyakan publik setelah ditetapkannya tiga tersangka,”tanya Ali di hadapan Kajari Kota Bekasi Imran Yusuf. Jumat (4/7/2025).

Ali menambahkan, seperti diketahui banyak orang bahwa Walikota Bekasi mempunyai hubungan yang dekat dengan pemilik perusahaan pemenang proyek alat olahraga.

“Kita berani memeriksa siapapun yang terlibat,”ujar Kejari Kota Bekasi Imran disambut teriakan ‘merdeka’ dari peserta aksi.

Berita Lainnya  KPK Lakukan OTT Bupati Boltara, 13 Orang Lainnya juga Diamankan

Dia menambahkan, pihaknya akan memeriksa siapapun berdasarkan alat bukti. Maka itu pihaknya mengaku senang mendapat informasi dan bukti dari massa aksi.

“Ini (bukti foto) akan saya serahkan pada penyidik,”tegasnya.(firman)

Sumber : inijabar.com

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Dedi Mulyadi Disandingkan dengan Gibran untuk Pilpres 2029?

Nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mulai ramai dikaitkan dengan Pemilihan Presiden 2029. Wacana tersebut salah satunya...

Satir Tajam Ketika Guru Disuruh Mencium Bau MBG : “Guru Berubah Fungsi Jadi Anjing Pelacak”

Guru bernama Desy Idayanti viral setelah melontarkan satir tajam yang menyebut guru kini seperti anjing pelacak, karena harus mencium dan memeriksa makanan program Makan...

KPK Lakukan OTT Bupati Boltara, 13 Orang Lainnya juga Diamankan

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sirajudin Lasena. KPK menangkap Sirajudin di Jakarta. "Untuk Bupati diamankan di Jakarta," terang...

Cekcok Masalah Biaya Obat Anak, Wanita ini Tusuk Mantan Suaminya hingga Tewas

Seorang ASN berinisial AN (32) tewas ditusuk oleh mantan istrinya berinisial DK (28) atau DLA, di lingkungan Kantor Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI),...

Ratusan Gelondongan Kayu Berlabel Kemenhut Terdampar di Pesisir Pantai Sumenep

Ratusan gelondongan kayu berukuran besar berlabel Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terdampar di pesisir Pantai Desa Bicabbi dan Desa Dungkek, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur,...

Hukum

KPK Lakukan OTT Bupati Boltara, 13 Orang Lainnya juga Diamankan

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sirajudin Lasena. KPK menangkap Sirajudin di Jakarta. "Untuk Bupati diamankan di Jakarta," terang...

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan