Sabtu, Mei 2, 2026
spot_img

Bupati Karawang Wanti-wanti Keracunan MBG : Jangan Anggap Sepele

KARAWANG – Maraknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah khususnya di Jawa Barat, ternyata mulai diwanti-wanti Pemkab Karawang.

Rabu (1/10/2025), Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh memimpin langsung rapat koordinasi (Rakor) Program MBG, di Aula Lantai III Gedung Singaperbangsa.

“Jangan anggap sepele”, itulah kalimat penekanan yang disampaikan Bupati Aep dalam Rakor yang diiikuti Forkopimda, SPPG hingga pengusaha katering.

Bukan soal anggaran ataupun jumlah dapur MBG yang saat ini sudah mencapai 53 dan akan digenapkan menjadi 200. Tetapi soal kehigienisan makanan, soal tata cara hingga soal standar yang harus dijaga.

Berita Lainnya  Menkeu Purbaya Minta Program MBG Lebih Efisien

“Kalau ada masalah di daerah lain (keracunan MBG, red), jangan sampai terulang di Karawang. Saya tidak mau Karawang tercoreng hanya gara-gara makanan,” tuturnya.

Bupati Aep mewanti-wanti agar semua pihak yang terlibat dalam program MBG untuk lebih berhati-hati. Karena ditegaskannya program ini merupakan inisiasi Presiden Prabowo yang serang disorot tajam.

Oleh karenanya, Bupati Aep mengajak kepada semua pihak, baik itu Forkopimda, SPPG, dan para pelaku katering, untuk duduk bersama. Bicara jujur soal kendala. Mencari solusi sebelum masalah membesar.

Berita Lainnya  BGN Kembali Disorot, Kali ini Soal Rp 5,7 Miliar Anggaran Zoom Meeting

“Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Kita harus bisa memitigasi semuanya,” ujarnya.

Rakor Program MBG Pemkab Karawang.

Dandim 0604 Karawang, Letkol Inf Naryanto, juga mengingatkan agar para kepala dapur untuk tidak berhenti belajar. Agar program yang baik ini tidak terganjal hanya karena hal-hal kecil yang diabaikan.

“Kami Forkopimda selalu mendukung. Tapi kuncinya tetap di dapur. Jaga kualitas, jaga komunikasi,” pesannya.

Rapat itu kemudian berlanjut dengan paparan narasumber. Tapi intinya sudah jelas bahwa MBG bukan sekadar soal memberi makan.

Berita Lainnya  Prabowo Gelar Reshuffle Kabinet

MBG adalah soal menjaga kepercayaan. Soal nama baik Karawang. Dan seperti kata Bupati Aep, soal jangan sekali-kali menganggap sepele. (prokompim)

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Prabowo: Saya Tidak Rela Pejabat Pemerintah Bekerja Sama dengan Pengusaha Brengsek dan Serakah!

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berapi-api menyampaikan pidato di depan para buruh dan pekerja yang memperingati Hari Buruh Internasional di Monas, Jumat...

Stasiun KA Bekasi Timur Dibanjiri Buket Bunga, ‘Selamat Jalan bagi Mereka yang Telah Tiada’

KOTA BEKASI - Suasana berbeda tampak di Stasiun Bekasi Timur beberapa hari setelah tragedi kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Jakarta–Cikarang pada...

Noel Mau Gugat KPK Rp 300 Triliun, Kalau Menang Duitnya akan Dibagikan ke Buruh

JAKARTA - Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengeklaim akan segera menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara perdata dan pidana dengan nilai ganti...

Ade Kunang dan Ayahnya Diadili pada 4 Mei 2026

BANDUNG - Kasus suap ijon proyek di lingkungan Pemkab Bekasi akan segera disidangkan. Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang, dijadwalkan...

Misi Susi Pudjiastuti ‘Tenggelamkan’ Pinjol di Jawa Barat

BANDUNG - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB resmi menunjuk eks Menteri...

Hukum

Noel Mau Gugat KPK Rp 300 Triliun, Kalau Menang Duitnya akan Dibagikan ke Buruh

JAKARTA - Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengeklaim akan segera menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara perdata dan pidana dengan nilai ganti...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan