SEJUMLAH kerusakan jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi tengah menjadi sorotan publik di Kabupaten Karawang – Jawa Barat.
Sebut saja diantaranya Jalan Raya Jatisari dan Jalan Raya Badami-Loji Karawang Selatan yang setiap harinya dilalui oleh kendaraan besar bertonase berat.
Berdasarkan pantauan Redaksi Opiniplus.com, kerusakan parah jalan provinsi ini seakan menjadi ‘Buah Simalakama’ bagi Pemkab Karawang. Bagaimana tidak? kerusakan jalan provinsi ini terus disorot masyarakat dan menjadi bahan bully-an netizen di media sosial.
Jika Pemkab Karawang melalui Dinas PUPR melakukan perbaikan, jelas itu salah, karena bisa menyalahi wewenang penggunaan APBD.
Tapi jika kondisinya dibiarkan tanpa perbaikan, alhasil bully-an terus dilemparkan netizen di media sosial. Sasarannya, ya tentu saja H. Aep Syaepulloh sebagai Bupati Karawang.
Terpantau, beberapa spanduk satir kepada Bupati Aep entah dipasang oleh siapa di sepanjang Jalan Badami-Loji. Dari mulai spanduk bertuliskan “Kirim Bupati Karawang ke Barak Militer” hingga tulisan “Aep Bohong Syaepuloh”, jelas tulisan di dalan spanduk tersebut merupakan bentuk bully-an kepada personal Bupati Aep.
Persoalannya, terkadang masyarakat awam tidak tahu menau mengenai status jalan. Sehingga di media sosial mereka mudah terprovokasi dengan beberapa bentuk bully-an protes jalan rusak tersebut.
Padahal jika harus mengkritik personal kepemimpinan, beberapa spanduk satir di Jalan Badami-Loji seharunya ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, bukan kepada Bupati Aep. Pasalnya, jalan Badami-Loji merupakan kewenangan Pemprov Jabar.
Namun demikian, untuk menyikapi persoalan jalan provinsi yang rusak ini, Bupati Aep mengaku sudah berkoordinasi dengan PPK 1 Jabar untuk segera memperbaikinya. Bupati Aep menyebut, jika PPK 1 Jabar akan mulai memperbaiki jalan rusak provinsi pada Juni 2025.
Tetapi persoalan ini tentu tidak bisa disikapi secara personal oleh Bupati Aep. Yaitu dimana para stakeholder Karawang, khususnya Dinas PUPR sebagai leading sector infrastrukrur harus ‘agak bawel’ untuk terus melakukan koordinasi dengan PPK 1 Jabar.
Jika tidak, maka konsekuensinya bully-an netizen akan terus dilemparkan kepada Bupati Aep. Karena matoritas masyarakat tidak mau tahu jalan rusak tersebut merupakan kewenangan siapa untuk memperbaikinya.
Atau jika harus terpaksa ‘suudzon’, bisa saja momentum ini dimanfaatkan oleh lawan politik atau segelintir orang yang tidak suka dengan personal Bupati Aep.***