Jumat, Mei 1, 2026
spot_img

Dibangun Flyover, Perlintasan Kereta Api Ampera dan Bulak Kapal akan Ditutup

KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi berencana menutup permanen dua perlintasan sebidang kereta di kawasan Ampera dan Bulak Kapal sebagai langkah lanjutan setelah kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan, pemerintah akan menutup perlintasan tersebut setelah pembangunan flyover di Bulak Kapal selesai.

“Kami tutup permanen Ampera dan Bulak Kapal. Tapi tentu diawali dengan pembangunan flyover di Bulak Kapal,” kata Tri, dikutip Kamis, 30 April 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah mengambil langkah itu dengan mempertimbangkan efektivitas pergerakan kendaraan serta kondisi lalu lintas di sekitar lokasi.

Berita Lainnya  Praktik Pungli dan 'Perbudakan Modern' Bayangi Para Pencaker di Purwakarta

Sebab, dua perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Bulak Kapal dan Ampera merupakan akses jalan yang terbatas, tetapi ramai dilalui kendaraan.

Kondisi tersebut berpotensi memicu kepadatan jika perlintasan tetap dipertahankan.

Tri menyatakan, pembangunan flyover ditargetkan rampung dalam waktu enam bulan, mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, percepatan proyek jalan layang itu sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat.

“Karena memang proses pembangunan itu enam bulan. Jadi kalau misalnya uangnya seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, akan ada Banpres (Bantuan Presiden), kan langsung bisa dikerjakan,” kata dia.

Berita Lainnya  Kenapa Polri dan TNI Boleh Punya 1.000 SPPG? Ini Penjelasan BGN

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan banyak perlintasan kereta di berbagai daerah belum memiliki sistem pengamanan memadai dan perlu segera dibenahi.

Pemerintah pusat juga telah menyetujui pembangunan jalan layang untuk mengurangi risiko kecelakaan setelah tabrakan kereta Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur.

“Pemda Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi juga padat, dan keperluan kereta api itu sangat penting dan mendesak, jadi saya sudah setujui dibangun flyover langsung oleh Bantuan Presiden,” ujar Prabowo di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi, Selasa lalu.

Berita Lainnya  Halal Bihalal NHRI, Momentum Saling Menguatkan Para Praktisi HR

Ia mengungkapkan terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan serupa di Pulau Jawa yang memerlukan penanganan, dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai hampir Rp 4 triliun.

“Kami perintahkan segera, kami akan segera memperbaiki semua, apakah akan dilakukan pos jaga atau bagaimana nanti pelaksanaannya akan kami tunjuk,” ujar Prabowo.***

Sumber : Tempo

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Stasiun KA Bekasi Timur Dibanjiri Buket Bunga, ‘Selamat Jalan bagi Mereka yang Telah Tiada’

KOTA BEKASI - Suasana berbeda tampak di Stasiun Bekasi Timur beberapa hari setelah tragedi kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Jakarta–Cikarang pada...

Noel Mau Gugat KPK Rp 300 Triliun, Kalau Menang Duitnya akan Dibagikan ke Buruh

JAKARTA - Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengeklaim akan segera menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara perdata dan pidana dengan nilai ganti...

Ade Kunang dan Ayahnya Diadili pada 4 Mei 2026

BANDUNG - Kasus suap ijon proyek di lingkungan Pemkab Bekasi akan segera disidangkan. Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang, dijadwalkan...

Misi Susi Pudjiastuti ‘Tenggelamkan’ Pinjol di Jawa Barat

BANDUNG - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau Bank BJB resmi menunjuk eks Menteri...

Cawe-cawe Pengelolaan Limbah Industri, Kades Sumurkondang Dilaporkan ke Kejaksaan

KARAWANG - Diduga melakukan cawe-cawe pengelolaan limbah ekonomis di PT. Multi Indo Mandiri (PT. MIM), Saepul Azis - Kepala Desa Sumurkondang, Kecamatan Klari, Kabupaten...

Hukum

Noel Mau Gugat KPK Rp 300 Triliun, Kalau Menang Duitnya akan Dibagikan ke Buruh

JAKARTA - Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengeklaim akan segera menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara perdata dan pidana dengan nilai ganti...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan