PENGAMAT transportasi Djoko Setijowarno menilai pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh lebih condong sebagai keinginan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo (Jokowi), ketimbang kebutuhan publik dalam skala prioritas.
Di sisi lain, menurut Djoko, kemampuan keuangan PT KAI yang seharusnya diarahkan untuk mendukung pengembangan transportasi publik, malah kemudian tersedot banyak untuk membayar cicilan utang.
“Pembangunan KCJB adalah keinginan Presiden Joko Widodo, bukan kebutuhan masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra sekarang. Apalagi setelah PT KAI mengangsur hutang Rp 2,2 triliun untuk tahun 2025,” kata Djoko dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (9/11/2025).
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat ini menyebut, Indonesia terutama Pulau Jawa, sebenarnya jauh lebih membutuhkan konektivitas antarmoda, baik perkotaan hingga pedesaan.
Sehingga menurut Djoko, pembangunan kereta cepat dilanjutkan sampai ke Surabaya juga bukan sesuatu yang mendesak dilakukan.
“Pembangunan Kereta Cepat hingga Surabaya sebaiknya dipandang sebagai keinginan, bukan kebutuhan mendesak,” jelas Djoko.
“Kebutuhan vital infrastruktur transportasi di Jawa saat ini adalah fokus pada peningkatan angkutan umum perkotaan dan pedesaan, reaktivasi jalur rel, layanan angkutan kota dalam provinsi (AKDP), serta kemantapan jaringan jalan hingga ke pelosok desa,” tambahnya.
Selain itu, ia berpandangan, pembangunan tak boleh bersifat Jawa sentris. Di Pulau Jawa, infrastruktur transportasi terbilang jauh lebih maju dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia.
“Infrastruktur transportasi di Pulau Jawa sudah jauh lebih maju ketimbang di luar Jawa. Kemajuan infrastruktur transportasi di Pulau Jawa menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai sektor, terutama dalam konektivitas,” ungkap dia.
Ia mencontohkan, pembangunan jalan tol menjadi salah satu fokus utama. Terhubungnya jalan tol dari Merak hingga Surabaya, bahkan sekarang sudah mencapai Probolinggo telah memberikan tingkat mobilitas yang cukup tinggi di Pulau Jawa baik pergerakan orang maupun barang.
Waktu tempuh memangkas hingga 50 persen dibanding menggunakan jalan nasional. Selain itu, meski Pulau Jawa sudah memiliki infrastruktur transportasi yang memadai, namun itu pun tidak saling terkoneksi.
“Namun, tantangan yang belum teratasi adalah integrasi transportasi di kawasan perkotaan, perdesaan, dan permukiman. Oleh karena itu, percepatan pembenahan transportasi umum menjadi sangat mendesak,” kata Djoko.
Ia melanjutkan, bila memang semangatnya membangunan NKRI, maka seharunya pemerintah memprioritaskan pembangunan transportasi di pulau lainnya.
“Penting untuk diingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, bukan daratan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan transportasi tidak seharusnya hanya terpusat di Pulau Jawa,” beber Djoko.
“Percepatan pembangunan harus beralih dan difokuskan pada wilayah-wilayah di luar Jawa. Dalam pelaksanaannya, pertimbangan utama haruslah pengembangan wilayah dan prinsip pemerataan, bukan sekadar pendekatan berbasis jumlah populasi,” tegasnya.***
