Rabu, Agustus 19, 2026
spot_img

Tim Gabungan Waspadai Peredaran Beras Oplosan yang Rugikan Konsumen

PURWAKARTA – Tim gabungan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang terdiri atas pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Purwakarta bersama pemerintah daerah (pemda) dan Bulog Purwakarta berkolaborasi untuk mewaspadai peredaran beras oplosan yang berpotensi merugikan konsumen.

Kasatreskrim Polres Purwakarta AKP Uyun Saepul Uyun, di Purwakarta, Sabtu, mengatakan sebagai upaya kewaspadaan terhadap peredaran beras oplosan, pihaknya bersama jajaran pemda dan Bulog melakukan pemantauan intensif ke sejumlah pasar tradisional dan modern di sekitar Purwakarta.

Berita Lainnya  Anggaran Rp 6,6 Miliar, Jalan Butut Viral Kemiri - Jayamakmur Akhirnya Diperbaiki Pemkab Karawang

Hal tersebut dilakukan untuk mencegah peredaran beras oplosan dan juga bertujuan untuk melindungi konsumen. “Kami tidak ingin masyarakat Purwakarta dirugikan atas praktik kecurangan,” katanya.

Dalam pemantauan ke pasar-pasar tradisional di Purwakarta, lanjut dia, tim gabungan mengambil sampel beras kemasan 5 kilogram dari para pedagang beras. Selanjutnya sampel beras itu diuji di laboratorium Bulog.

Pengujian beras yang beredar di pasaran itu, kata dia, bertujuan untuk mengetahui mutu dan berat riil beras premium tersebut.

Berita Lainnya  MUI Haramkan Pria Memakai Pakaian Wanita Saat Karnaval Agustusan

Jika nantinya ditemukan ada indikasi pengoplosan, kata Uyun, maka tim gabungan akan melakukan pendataan menyeluruh, termasuk merek beras dan tempat pembeliannya.

“Misalnya nanti kita temukan, kita akan lakukan proses dulu. Kita lakukan penelitian terhadap produk tersebut. Seperti apa berkaitan dengan kualitasnya. Apakah sesuai dengan merek, dengan label. Apakah ada pengoplosan atau berkaitan dengan kualitasnya,” kata dia.

Ia mengatakan tim gabungan yang terdiri atas Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pangan dan Pertanian, serta Bulog Purwakarta, akan terus turun ke lapangan untuk memastikan tidak ada penyimpangan atau spekulasi harga yang dapat merugikan masyarakat.***

Berita Lainnya  Terindikasi 'Caplok' Lahan Hutan, Pemuda Tani Minta ATR/BPN Karawang Tak Perpanjang HGU Kawasan KIIC

Sumber : Antara

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Jika Tidak Ditutup, Habib Bahar Ancam Bakar Pabrik Miras di Bogor

BOGOR - Ratusan massa yang terdiri dari organisasi masyarakat (ormas), ulama, warga, dan santri menggelar aksi demonstrasi di depan PT Intitirta Sarimakmur di Desa...

Kepala Inspektorat Banda Aceh Ditangkap Bareng Pasangan Sejenis

BANDA ACEH - Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh, FD (52) ditangkap polisi syariah bersama pasangan sejenis di kantornya. FD sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasatpol PP-Wilayatul...

Tak Tembus Bundaran HI, Mahasiswa UI Ancam Bakal Demo Lagi Akhir Agustus

JAKARTA - Rencana massa mahasiswa menggelar aksi di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (18/8/2026), berakhir tanpa mencapai titik tujuan. Setelah tertahan barikade kepolisian di depan...

Praperadilan Febrie Ardiansyah Minta Hakim Batalkan Status Tersangka dan Kembalikan Barang Sitaan

JAKARTA - Eks Jampidsus Febrie Ardiansyah melalui kuasa hukumnya, Muhammad Farizi, meminta Hakim Tunggal Richard Edwin mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukannya. Dalam permohonan yang...

Karnaval Agustusan di Cicalengka Berujung Ricuh dan Adu Jotos

BANDUNG - Karnaval perayaan HUT ke-81 RI di Jalan Raya Cicalengka, Kabupaten Bandung, pada Senin (17/8/2026) berujung ricuh akibat sekelompok orang yang diduga mabuk...

Hukum

Kepala Inspektorat Banda Aceh Ditangkap Bareng Pasangan Sejenis

BANDA ACEH - Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh, FD (52) ditangkap polisi syariah bersama pasangan sejenis di kantornya. FD sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasatpol PP-Wilayatul...

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan