Senin, Mei 18, 2026
spot_img

Denda Kelebihan Izin Rp 224,7 Juta Dibayar, KDM Pastikan WNI Terlantar di Libya Bisa Pulang

KARAWANG – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) memastikan empat warga negara Indonesia (WNI) yang terlantar di Libya akhirnya bisa dipulangkan ke Tanah Air

Hal ini terwujud setelah melalui proses koordinasi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Libya. Yaitu dimana dua diantara korban diketahui merupakan warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Kasus ini sebelumnya mencuat setelah para korban meminta bantuan langsung kepada KDM melalui media sosial pada Februari 2026.

Mereka mengaku mengalami penipuan oleh agen penyalur tenaga kerja yang menjanjikan pekerjaan di Turki. Namun, setibanya di luar negeri, mereka justru dibawa ke Libya tanpa persetujuan.

“Terima kasih atas informasinya. Ada ketidakberuntungan yang dialami oleh saudara kita, khususnya warga Kabupaten Karawang yang hari ini ingin kembali ke Indonesia karena mengalami masalah di Libya,” ujar KDM.

Menurut Dedi, banyak persoalan pekerja migran Indonesia di luar negeri bermula dari proses keberangkatan yang tidak sesuai prosedur resmi.

Berita Lainnya  NHRI Dukung Program Bupati Karawang Siapkan Lulusan Sekolah Siap Kerja

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mengambil langkah untuk membantu para korban agar dapat kembali dengan aman.

“Kami akan melakukan komunikasi dengan KBRI Libya untuk memastikan keberadaan warga Jabar tersebut dan memastikan pengembaliannya kembali ke kampung halamannya,” katanya.

Selama berada di Libya, para korban mengaku mengalami perlakuan tidak manusiawi hingga kekerasan fisik.

Mereka juga menyebut sempat dipukul ketika mencoba melapor kepada pihak terkait. Selain itu, mereka diminta membayar sebesar 7.000 dolar Amerika Serikat agar bisa dipulangkan ke Indonesia.

Setelah proses koordinasi dilakukan, Dedi akhirnya mengabarkan bahwa pemulangan para WNI tersebut berhasil diselesaikan.

Ia menyampaikan kabar itu melalui akun Instagram pribadinya.

“Alhamdulillah selesai !!!! Selanjutnya, kami peringatkan untuk seluruh warga Jawa Barat untuk tidak bepergian ke luar negeri secara ilegal dan membuat riuh banyak pihak. Hatur nuhun,” tulisnya.

Berita Lainnya  Harga Bahan Baku Kontruksi Naik, Penyedia Jasa Siap-siap 'Gigit Jari'

Dedi mengungkapkan bahwa proses pemulangan itu membutuhkan biaya besar.

Pemerintah harus menanggung denda overstay atau kelebihan izin tinggal di Tripoli sekaligus biaya kepulangan para pekerja migran tersebut ke Indonesia.

“Untuk warga Jawa Barat, Kabupaten Karawang, yang kemarin mengadu pengen pulang dari Libya, kami sudah berkoordinasi dengan KBRI dan sudah mendapat kesepakatan. Bahwa pemulangan akan dilakukan, tapi mengingat pekerja ini bekerja ilegal yang diberangkatkan oleh sponsor yang menurut saya tidak bertanggungjawab, kami harus membayar denda kelebihan izin tinggal di Tripoli serta biaya untuk pemulangan, semuanya Rp224.700.000. Dan kami sudah menyiapkan uang tersebut, semoga bisa kembali ke Karawang dengan aman nyaman,” jelas KDM.

Meski membantu proses kepulangan korban, Dedi menegaskan pihaknya akan menelusuri sponsor atau agen yang memberangkatkan para korban secara ilegal.

Berita Lainnya  Gaduh Duit Sogokan Rekrutmen Nakes, Askun : Karawang Harus Bersih dari Oknum ASN Biadab

Ia memastikan proses hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

“Tetapi pihak yang bertanggungjawab atau sponsornya akan kami cari dan kami akan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Dedi kembali mengingatkan masyarakat Jawa Barat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri melalui jalur ilegal.

Menurutnya, keberangkatan tanpa prosedur resmi tidak hanya membahayakan keselamatan pekerja, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan kemanusiaan di negara tujuan.

“Juga saya sampaikan kepada seluruh warga Jawa Barat, tidak boleh lagi pergi ke luar negeri secara ilegal yang pada akhirnya menyusahkan banyak pihak,” pungkasnya.***

Sumber : tvonenews.com

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Jawa Barat Bakal Ganti Nama Jadi Tatar Sunda, ini Penjelasan Pemprov

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa Hari Tatar Sunda yang perayaannya diisi dengan rangkaian kirab budaya mengarak mahkota Binokasih ke berbagai daerah,...

Diperkirakan Telan Anggaran Rp 2,7 Miliar untuk 4 Kabupaten, Kirab Milangkala Tatar Sunda Dinilai Tak Sesuai Sejarah

BANDUNG - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf Erwinsyah mengkritik perayaan Milangkala Tatar Sunda yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat di...

Berpotensi Timbulkan Aneka Tafsir, Yusril Minta Pembuat Film Pesta Babi Jelaskan Makna Judul

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai judul film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman...

Rupiah Melemah, Prabowo: Rakyat di Desa Tak Pakai Dolar

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bicara soal nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Prabowo menilai, kondisi Indonesia masih kuat terutama...

Sering Disebut Melakukan Pemujaan dan Kelenik, ini Jawaban Dedi Mulyadi

BOGOR – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi mengajak masyarakat untuk mengubah total cara pandang terhadap peninggalan sejarah Sunda. Pria yang akrab disapa KDM ini...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan