Senin, September 7, 2026
spot_img

KDM Pimpin Pembongkaran Kios di Cicadas, Janji Berikan Pekerjaan Baru bagi PKL

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, akhirnya turun tangan membongkar kios Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Cicadas, Kota Bandung.

Dedi sebelumnya sempat menantang Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan untuk menuntaskan persoalan PKL yang berlarut-larut di kawasan tersebut, namun tak kunjung selesai.

Sebelum menurunkan alat berat untuk membongkar kios PKL, Dedi sempat berdialog dengan Koordinator PKL Cicadas, Amang Herman dan sepakat untuk melakukan penataan pedestrian dan membongkar puluhan kios yang bertahun-tahun menjadi penyebab kemacetan di wilayah tersebut.

Berita Lainnya  Sempat Ricuh, Massa Aksi Lempari Anggota Satpol PP dengan Botol Air Mineral

Dalam percakapan itu, Dedi pun menawarkan solusi pekerjaan bagi para PKL.

“Kita sepakat untuk melakukan penataan, kios-kiosnya dibongkar dirapikan nanti saya beri solusi pekerjaan untuk pedagang kaki limanya,” ujar Dedi, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, solusi pekerjaan jauh lebih tepat dibanding wacana relokasi yang tidak mengalami kemajuan signifikan.

Dari sisi kebijakan, penataan PKL sebetulnya tidak menuntut adanya kompensasi, namun Dedi mengaku penertiban akan membuat para pedagang kehilangan pekerjaan jika tidak disertai solusi pekerjaan lain.

“Sekarang saya memberi solusi buat memenuhi isi perut mereka, setelah dibongkar mereka mau kemana supaya tetap punya penghasilan,” katanya.

Berita Lainnya  Habib Bahar bin Smith Tantang Ormas yang Tewaskan Bambang Setiawan dan Lukai Faturrohman

Pembongkaran kios PKL ini pun akan mengembalikan pedestrian di Jalan Cicadas kembali sesuai fungsinya serta mendukung proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang mulai dikerjakan.

Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Tulus Arifin mengatakan, penertiban ini merupakan instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki.

Dikatakan Tulus, total sudah ada sekitar 20 PKL yang dibongkar. “Kurang lebih baru 20-an,” ujar Tulus.

Berita Lainnya  Sempat Memanas! 5 Calon Ketum PBNU Sepakat Pemilihan Melalui AHWA

Penertiban ini, kata dia, akan dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Bandung, karena kawasan tersebut berada dalam wilayah penanganan kota.

Terkait relokasi pedagang, Tulus memastikan pembahasan sudah dilakukan Gubernur Jabar dengan koordinator pedagang soal langkah lanjutan bagi para PKL terdampak penertiban.

“Sudah berkomunikasi dengan koordinator pedagang dan kami fokus pada penertiban saja,” katanya. (*)

Sumber : TribunNews

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Kuasa Hukum Tersangka VY Bantah Kliennya Miliki ‘Mensrea’ Rugikan Negara dalam Korupsi KPR

KARAWANG - Dr. M. Gary Gagarin Akbar, SH., MH., Kuasa Hukum Sdr. VY - mantan Direktur PT. Bumi Arta Sedayu (PT BAS) periode tahun...

Kejari Karawang Pamerkan Tumpukan Duit Sitaan Korupsi Penyaluran KPR PT. BAS

KARAWANG - Dalam perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Himbara Kantor Cabang Karawang yang melibatkan PT. Bumi Arta...

Kejari Karawang Tetapkan 4 Tersangka Korupsi KPR, Kerugian Negara Rp237 Miliar

KARAWANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, Jawa Barat, menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi praktik manipulasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada salah...

Dugaan Upaya Makar, Ketum Projo Budi Arie Setiadi Dipolisikan

JAKARTA - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi kini berhadapan dengan proses hukum menyusul laporan dari Gerakan Cinta Prabowo (GCP). Grup tersebut mengadukannya relawan...

Korban Keracunan MBG Sudah Capai 43.838 Orang, JPPI : Seperti Kebal Hukum, Tak Ada Penyedia yang Diproses Hukum

JAKARTA - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti maraknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kembali terjadi setelah libur sekolah. Kejadian itu...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan