Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme sebagai upaya menindak berbagai bentuk praktik premanisme yang meresahkan masyarakat.
Selain itu, Pemkab juga tengah mempertimbangkan pembentukan satgas khusus yang menangani permasalahan ketenagakerjaan.
Hal ini disampaikan Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten Daerah (Asda), dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (24/3/2025).
Dalam rapat tersebut, Aep menegaskan bahwa pembentukan Satgas Anti-Premanisme merupakan instruksi langsung dari Gubernur Jawa Barat.
“Kami berharap satgas ini dapat mengakomodir keseluruhan permasalahan yang ada. Insyaallah, pada tanggal 25 nanti, kita pastikan satgas ini sudah terbentuk dan siap beroperasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Aep juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan sebelumnya, pihaknya menerima kunjungan dari Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri. Dalam pertemuan itu, kedua pejabat tersebut menyoroti permasalahan ketenagakerjaan di Karawang, terutama terkait maraknya pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
“Hampir semua laporan yang masuk menyebutkan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan, masyarakat harus membayar sejumlah uang. Begitu juga untuk naik jabatan menjadi karyawan tetap, semuanya butuh uang,” ungkap Aep.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi Pemkab Karawang. Oleh karena itu, selain Satgas Anti-Premanisme, pihaknya juga berencana membentuk satgas khusus ketenagakerjaan.
“Kami ingin memastikan bahwa Karawang bisa menjadi pelopor dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang transparan dan bebas dari pungli. Saya sudah meminta Pak Sekda untuk segera menggelar rapat dengan Pak Asda guna menindaklanjuti hal ini,” jelasnya.
Aep juga menyoroti peran Gubernur Jawa Barat yang pada hari pertama kerjanya langsung berkunjung ke Karawang. Menurutnya, kunjungan tersebut menunjukkan keseriusan gubernur dalam menyamakan persepsi dengan pemerintah daerah terkait investasi dan ketenagakerjaan di Jawa Barat, khususnya di Karawang.
“Gubernur pasti sudah mendengar keluhan para pengusaha dan calon tenaga kerja. Maka dari itu, keputusan bersama ini diambil untuk menciptakan kenyamanan bagi semua pihak,” katanya.
Lebih lanjut, Aep menekankan bahwa selama menjabat sebagai bupati, ia terus berupaya mengomunikasikan permasalahan ketenagakerjaan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Ia pun berharap pembentukan satgas ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Karawang.
“Selama ini belum ada investor yang hengkang dari Karawang, tapi masalah kenyamanan masih menjadi tantangan, terutama karena seringnya terjadi aksi demonstrasi. Maka dari itu, saya akan mengkaji lebih lanjut bagaimana mekanisme kerja satgas ini,” tambahnya.
Aep juga mengajak berbagai elemen masyarakat, termasuk LSM yang ada di Karawang, untuk bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.
“Saya ingin kita semua duduk bersama, mencari solusi agar masyarakat bisa bekerja dengan mudah dan para investor merasa nyaman. Dengan begitu, Karawang bisa menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Sumber : KBE Online
