Selasa, Juni 9, 2026
spot_img

Soal Sapoe Sarebu, Bupati Karawang : Tidak Perlu Khawatir, karena Tidak Wajib

KARAWANG – Surat edaran mengenai kebijakan donasi Rp1.000 perhari sudah diluncurkan oleh  Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).

Kebijakan tersebut menuai kontroversi tersendiri, pasalnya dinilai memberatkan khususnya untuk rakyat kalangan menengah ke bawah.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang membenarkan adanya surat edaran tersebut. Bupati Karawang, Aep Syaepuloh mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena kebijakan tersebut tidak bersifat wajib.

Berita Lainnya  Berlangsung Demokratis dan Kondusif, 154 Desa di Bekasi Gelar Pemilihan BPD Serentak

“Suratnya kemaren baru turun, nanti akan kita tindaklanjuti, tapi arahan dari pak Gubernur tidak memaksakan, ya walaupun 1000 kan ada yang ngomong ke saya, kalau sebulan 30.000 dianggap memberatkan,” ujarnya kepada tvberita usai menghadiri peresmian jembatan Parkland Podomoro pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Aep menjelaskan, program tersebut hanya bersifat ajakan. Kendati demikian, pihaknya berkomitmen akan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya melalui program ASN berbagi. Aep mengajak ASN di lingkungan Pemkab Karawang untuk membantu meringankan beban masyarakat, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Berita Lainnya  Oknum ASN yang Terjerat Kasus Narkoba di Bekasi Diberhentikan Sementara, Status Kepegawaian Tunggu Keputusan Hukum Inkrah

Karena itu Aep juga menekankan program layanan gratis seperti Universal Health Coverage (UHC) hingga BPJS ketenagakerjaan.

“Yang jelas, saya udah ada namanya ASN berbagi terhadap masyarakat, terhadap jompo, ASN saya kan berbagi nih setiap bulan sekali. Pemkab Karawang berupaya semaksimal mungkin, makanya masyarakat saya berikan BPJSnya gratis semua dengan UHC, tiap tahun saya harus keluarkan Rp 310 miliar. Makanya saya bilang, hansip, buruh-buruh tani, buruh nelayan, kamu berikan BPJS ketenagakerjaan,” tegasnya.

Berita Lainnya  Dari Rebutan Anggaran hingga Merasa Paling Penting, AHY Sentil Kerja Kementerian Era Prabowo

Meski dana transfer dari pusat dipangkas, sebagai bupati Aep berkomitmen akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Karawang.

“Walaupun anggaran saya dipotong 800 miliar, saya tidak mau belanja saya terhadap masyarakat saya dipotong. Masyarakat harus betul-betul saya perhatikan,” tegasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di TvBerita.co.id : https://tvberita.co.id/news/regional/bupati-karawang-soal-gerakan-sapoe-sarebu-hanya-imbauan-tidak-memaksakan/2/

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Studi PUSTAKA Sebut ‘Video Viral LGBT’ di THM Karawang Bisa Dijerat Pidana Kesusilaan

KARAWANG - Beredarnya video viral yang diduga memperlihatkan aktivitas komunitas LGBT di salah satu tempat hiburan malam (THM) di Kabupaten Karawang, perlu ditindaklanjuti secara...

Desak ‘THM Sarang Maksiat’ Ditutup Total, Santri Pondok Pesantren Bakal Kepung Kantor Bupati Karawang

KARAWANG - Jamiyyah Nahdatul Ulama (JNU) mendesak agar Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh segera menutup total Tempat Hiburan Malam (THM) yang diduga menjadi sarang...

Proyek SPPG Mandek, Investor di Sukabumi Merugi Rp 218 Miliar

SUKABUMI - Munjayin, investor asal Cikiray, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengaku rugi Rp 218 miliar dalam proyek pengambilalihan 97 dapur khusus Satuan...

Soal Kontroversi ‘Map Bertuliskan Bupati Karawang’ di Rumah Eks Kepala BGN, Ternyata Hanya Dokumen Pengajuan Kekurangan SPPG

KARAWANG - Terkait kontroversi keberadaan 'map bertuliskan Bupati Karawang' di rumah eks Kepala BGN, Dadan Hindayana, saat dilakukan penggeledahan oleh Kejagung, Bupati Karawang, H....

Nama Dani Ramdan dan Iin Farihin Jadi Sorotan di Sidang Kasus Suap Ijon Proyek Ade Kunang

BANDUNG - Bukan hanya mantan Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan yang terseret pusaran kasus suap ijon proyek di Pemkab Bekasi,  nama a nggota DPRD...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan