Jumat, Oktober 9, 2026
Google search engine

Soal Sapoe Sarebu, Bupati Karawang : Tidak Perlu Khawatir, karena Tidak Wajib

KARAWANG – Surat edaran mengenai kebijakan donasi Rp1.000 perhari sudah diluncurkan oleh  Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).

Kebijakan tersebut menuai kontroversi tersendiri, pasalnya dinilai memberatkan khususnya untuk rakyat kalangan menengah ke bawah.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang membenarkan adanya surat edaran tersebut. Bupati Karawang, Aep Syaepuloh mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena kebijakan tersebut tidak bersifat wajib.

Berita Lainnya  Kemarau Panjang, Pemkab Karawang Gelar Salat Istisqa Berharap Hujan Segera Turun

“Suratnya kemaren baru turun, nanti akan kita tindaklanjuti, tapi arahan dari pak Gubernur tidak memaksakan, ya walaupun 1000 kan ada yang ngomong ke saya, kalau sebulan 30.000 dianggap memberatkan,” ujarnya kepada tvberita usai menghadiri peresmian jembatan Parkland Podomoro pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Aep menjelaskan, program tersebut hanya bersifat ajakan. Kendati demikian, pihaknya berkomitmen akan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya melalui program ASN berbagi. Aep mengajak ASN di lingkungan Pemkab Karawang untuk membantu meringankan beban masyarakat, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Berita Lainnya  Menimipas dan Bappisus Sidak Lapas Cibinong, Sejumlah Fasilitas Mewah Sudah Dikosongkan

Karena itu Aep juga menekankan program layanan gratis seperti Universal Health Coverage (UHC) hingga BPJS ketenagakerjaan.

“Yang jelas, saya udah ada namanya ASN berbagi terhadap masyarakat, terhadap jompo, ASN saya kan berbagi nih setiap bulan sekali. Pemkab Karawang berupaya semaksimal mungkin, makanya masyarakat saya berikan BPJSnya gratis semua dengan UHC, tiap tahun saya harus keluarkan Rp 310 miliar. Makanya saya bilang, hansip, buruh-buruh tani, buruh nelayan, kamu berikan BPJS ketenagakerjaan,” tegasnya.

Berita Lainnya  3 Perusahaan di Lahan Eks PT. Beesco Indonesia Terbukti Belum Lengkapi Perizinan

Meski dana transfer dari pusat dipangkas, sebagai bupati Aep berkomitmen akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Karawang.

“Walaupun anggaran saya dipotong 800 miliar, saya tidak mau belanja saya terhadap masyarakat saya dipotong. Masyarakat harus betul-betul saya perhatikan,” tegasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di TvBerita.co.id : https://tvberita.co.id/news/regional/bupati-karawang-soal-gerakan-sapoe-sarebu-hanya-imbauan-tidak-memaksakan/2/

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

Rumah di Kompleks TNI Cijantung Digerebek Polisi, 11 Operator Judi Online Diamankan

Aparat menggerebek kepolisian menggerebek sebuah rumah di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, yang diduga dijadikan markas operator judi online pada Minggu,...

Dikonfirmasi Persoalan Sewa Alat Berat, Kadis DLH Bekasi Lecehkan Wartawan : “Kau Jelek, Bau Sekali Badanmu”

BEKASI - Polemik dugaan perlakuan tidak pantas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, terhadap seorang wartawan terus menuai perhatian kalangan...

Wapres Gibran : “Kalau Saya Gak Lulus SMA, Gak Mungkin Saya Bisa Kuliah”

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa tidak mungkin dirinya bisa melanjutkan kuliah hingga tingkat sarjana (S1) jika tidak lulus sekolah menengah atas (SMA). Pernyataan...

MK Tolak Gugatan Keabsahan Syarat Pendidikan Wapres Gibran

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima. Sidang putusan tersebut dipimpin oleh Ketua MK...

Memilukan! Pembunuhan Sekeluarga di Lampung, Anak Korban Ijab Kabul Pernikahan di Samping Jenazah Kedua Orang Tua dan Adiknya

Seorang anak korban pembunuhan satu keluarga di Kampung Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, melangsungkan prosesi ijab kabul pernikahan di hadapan...

Hukum

MK Tolak Gugatan Keabsahan Syarat Pendidikan Wapres Gibran

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima. Sidang putusan tersebut dipimpin oleh Ketua MK...

CAPTURE

Berita Pilihan

Peristiwa

Kriminal

Politik

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan