Senin, Mei 25, 2026
spot_img

Setahun Dua Kali Warga Sekitar TPA Jalupang akan Terima Paket Sembako

KARAWANG – Sebanyak 1.500 paket sembako diterima oleh warga Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru. Paket sembako ini, adalah bantuan dari Pemkab Karawang, bagi warga yang terdampak aktivitas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalupang.

Bupati Karawang, H Aep Syaepuloh SE didampingi Wakil Bupati dan Sekda serta Kepala OPD, menyerahkan bantuan sembako kepada warga Desa Wancimekar sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap dampak dari aktivitas TPA Jalupang. Jumat 25 Juli 2025.

Bupati Aep menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat serius dalam menangani permasalahan sampah, khususnya di wilayah TPA Jalupang.

Berita Lainnya  Diberhentikan Sepihak, Ketua Pengawas Koperasi RS Bayukarta Bakal Adukan Persoalan ke DPRD

“Persoalan sampah tidak hanya terjadi di Karawang, tetapi hampir di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia,” ujarnya.

Bupati Aep saat melakukan simbolis penyerahan bantuan paket sembako ke warga.

Sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan sampah, Pemkab Karawang berencana akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah di TPA Jalupang.

“Kami melalui DLH tengah menyusun rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu di TPA Jalupang. Saat ini masih dalam tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED),” jelasnya.

Menurut Bupati Aep, saat ini telah disiapkan lahan seluas enam hektare untuk fasilitas pengolahan sampah terpadu di TPA Jalupang.

Berita Lainnya  Kades Sumurkondang Diadukan ke Kementerian Desa

“Nanti disana akan dibangun buffer zone atau zona penyangga di sekitar TPA untuk meredam bau dan debu yang sering dikeluhkan warga. Selain itu, juga akan dibangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT),” terangnya.

Kepala DLH Karawang, Iwan Ridwan F, menjelaskan bahwa bantuan sembako untuk warga Wancimekar akan diberikan dua kali dalam setahun.

“Rencananya bantuan tahap kedua akan disalurkan pada bulan Desember nanti,” kata Iwan.

Ia berharap agar bantuan sembako yang disalurkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga yang terdampak TPA Jalupang.

Berita Lainnya  Diduga Masih Pekerjakan THL, Pejabat PUPR 'Kangkangi' Kebijakan Bupati

“Bantuan ini diberikan kepada 1.500 kepala keluarga yang terdampak. Semoga bisa meringankan beban mereka,” ujarnya.(prokompim)

Catatan Redaksi: Artikel ini ditayangkan secara otomatis. Validitas dan isi sepenuhnya tanggung jawab redaksi opiniplus.com dan dapat mengalami pembaruan..
Bagikan Artikel>>

Berita Lainnya

#Tag Populer

Top News

KDM Sebut Persib Klub Profesional Tanpa Campur Tangan Pemerintah, Janji Guyur Bonus Rp 1 Miliar dari Kantong Pribadi

BANDUNG - Sebagai pencetak rekor hattrick juara tiga kali berturut-turut, Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyebut jika Persib Bandung merupakan klub sepak...

Hoaks Teror Pocong, Polisi Ungkap Hanya Cosplay Pengamen

JAKARTA - Polisi mengungkap sosok menyerupai pocong yang sempat meresahkan warga di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Sosok pocong tersebut ternyata seorang pengamen yang...

KPK Pastikan akan Proses Dugaan Korupsi Pengadaan Mobil Ambulans Dinkes Kota Bekasi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindaklanjuti laporan masyarakat, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan mobil ambulans dan mobil jenazah,...

Dari Rebutan Anggaran hingga Merasa Paling Penting, AHY Sentil Kerja Kementerian Era Prabowo

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyentil kementerian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut masih ada...

Guru Swasta Teriak Tagih Janji KDM, Askun : ‘Bayar-lah, Kasian Mereka’

KARAWANG - Sebagian guru sekolah swasta tingkat SMK, SMA atau sederajatnya di Kabupaten Karawang dikabarkan tengah mengeluh. Mereka berteriak menagih janji Gubernur Jawa Barat,...

Hukum

CAPTURE

Berita Pilihan

spot_img

Peristiwa

spot_img
spot_img

Kriminal

spot_img
spot_img

Politik

spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img

INDEKS

Pemerintahan

Pendidikan